DOMPU— Persoalan aset masih menjadi masalah serius yang dihadapi pemerintah Kabupaten Dompu dari tahun ke tahun.
Untuk itu, pemerintah setempat akan lebih fokus dalam menata keberadaan aset. Sehingga tidak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Wakil Bupati Dompu, H. Syahrul Parsan, ST, MT menyampaikan, keberadaan aset di masing-masing OPD harus ditelusuri dan ditertibkan. Baik yang sudah dialihkan maupun dihapus. “Ini penting, karena salah satu indikator opini WTP adalah tatakelola aset yang sesuai ketentuan,” ungkapnya dalam rapat koordinasi, Selasa (18/5).
Menurutnya, penertiban aset harus segera dilakukan. Baik aset dari Pemerintah Provinsi maupun dari Pusat. “Begitupula dengan pemanfaatan harus sesuai ketentuan,” katanya.
Pj. Sekda Dompu, H. Moh. Syaiun, SH.M.Si, meminta kepada pimpinan OPD untuk mengetahui secara jelas keberadaa aset, baik secara kuantitas ataupun kualitasnya. “Apapun kondisinya harus bisa dipertanggungjawabkan dan langkah-langkah tegas harus diambil untuk mengetahui kondisi visual aset di lapangan,” katanya.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum (Asdum) Setda Dompu, Drs. H. Gaziamansyuri, M.AP menambahkan guna mendapatkan data asset yang lebih akurat dalam waktu dekat akan dibentuk tim pengkoordinasian aset. “Anggota tim yang dibentuk adalah para pimpinan OPD. Masing-masing bertugas memeriksa kondisi real aset,” pungkasnya. (di)
