DOMPU – Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Derah Kabupaten Dompu dalam mempercepat Program Jarapasaka (Jagung, Porang, Padi, Sapi dan Ikan) menuju Dompu Mashur (Mandiri, Sejahtera, Unggul dan Religius). Rencana Pembangunan Pelabuhan Kilo sebagai salah satu faktor pendukung Program Jarapasaka terus diupayakan realisasinya.
Dalam mewujudkan harapan dimaksud Wakil Bupati H. Syahrul Parsan, ST. MT bersama Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan, Kemasyarakatan dan SDM Ir. syarifudin, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Syamsul Ma’ruf ST, Kabid Fisik dan Praswil Bappeda dan Litbang, Miftahul Suadah, ST dan Kepala Unit Pelayanan Pelabuhan (UPP) Calabai Hani J.J Mamengko, SH. M.Si, melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan RI, Selasa (18/01/22) di Jakarta.
Dimomen ini, Wakil Bupati Dompu beserta rombongan disambut oleh Kasubdit Tata Kepelabuhan Laut Kementerian Perhubungan RI, Aris Wibowo di Ruang Rapat Terbatas Direktur Pelabuhan Laut Kementerian Perhubungan sekitar pukul 10.15 WIB.
Dalam arahannya Wakil Bupati H. Syahrul Parsan, ST. MT menyampaikan tujuan kehadirannya ingin menyambung talisilaturahmi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan RI.
“Selain itu, untuk kelancaran proses pembangunan Pelabuhan Nusantara Kilo sebagai telah dibicarakan sebelumnya, kami juga membawa persyaratan yang dibutuhkan dalam kegiatan pembangunan pelabuhan dimaksud”, kata H. Syahrul Parsan.
Disela waktu Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan, Kemasyarakatan dan SDM, Ir. Syarifuddin yang dalam kesempatan ini turut mendampingi Wakil Bupati juga menyampaikan hal-hal terkait pembangunan Pelabuhan Nusantara di Kecamatan Kilo.
Kata Sarifuddin “terkait rencana Pembangunan Pelabuhan Nusantara Kilo, kami telah melakukan pembebasan lahan, kami juga sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi NTB”.
“Besar harapan kami kepada Kementerian Perhubungan agar dapat membantu Pemda Kabupaten Dompu agar di tahun 2023, pembangunan pelabuhan tersebut sudah dapat dilaksanakan, karena pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Pusat sudah tahu sarana tersebut sangat dibutuhkan”, sambungnya.
Sementara itu Kabid Fisik dan Praswil BAPPEDA dan LITBANG Miftahul Suadah, ST, menjelaskan bahwa sebenarnya Dinas Perhubungan Provinsi NTB sudah melakukan pembangunan pelabuhan Nusantara tersebut pada Tahun 2019.
“Minimnya anggaran dan adanya pandemi covid-19, membuat rencana pembangunan Pelabuhan Nusantara menjadi terhambat, selain itu juga wanita yang akrab disapa Aca Suad itu, menjelaskan untuk kelancaran proses pembangunan Pelabuhan Nusantara tersebut, kami siap memfasilitasi apabila dilaksanakan kegiatan rapat koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
Berikutnya, Kepala Unit Pelayanan Pelabuhan Calabai, Hani J.J Mamengko, SH. M.Si, juga menyampaikan dalam mewujudakan rencana dimaksud telah melakukan berbagai upaya untuk menghubungkan antara Pemerintah Kabupaten Daerah dengan Pemerintah Pusat.
“Kabupaten Dompu sebenarnya sudah memiliki Pelabuhan untuk mengangkut barang, namun pelabuhan tersebut tidak dapat menunjang apa lagi pada saat musim panen jagung, antrian kapal bisa berminggu-minggu,” kata Kepala UPP Calabai.
Saya juga mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu Mengucapkan Terimakasih kepada pihak Kementerian Perhubungan yang sudah merespon dengan baik permintaan kami, semoga rencana kita bersama ini bisa berjalan lancar, tutur Hani.
Dalam kesempatan berikutnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Syamsul Ma’arif ST, yang juga turut hadir dalam kegiatan kordinasi tersebut, menjelaskan jika pembangunan Pelabuhan Nusantara ini segera dibangun, maka akses pengangkutan alat maupun bahan bagi perusahaan di Kabupaten Dompu seperti PT. Sumbawa Timur Mining (STM) tidak perlu lagi melalui akses pelabuhan Badas di Kabupaten Sumbawa.
“Selain itu pelabuhan Nusantara ini juga akan berfungsi untuk pengangkutan hasil panen jagung dan pengangkutan sapi untuk dikirim ke Pulau Jawa, mengingat permintaan sapi dari luar Dompu sangat meningkat,” ucap Syamsul.
Terakhir Kasubdit Tata Kepelabuhan Laut, Aris Wibowo menyampaikan, memenuhi harapan dimaksud, kami butuh dukungan dari Pemerintah Daerah untuk memenuhi persyaratan tambahan, yaitu penetapan lokasi pelabuhan dan bisa meminimalisir adanya gangguan Katibmas.
“Terkait data-data sebagai persyaratan kami telah menerima semua data terkait perencanaan pembangunan pelabuhan Nusantara di Kabupaten Dompu, semoga di Tahun 2023 pembangunan berjalan lancar,” ujar Aris Wibowo. (di/adv)
