DOMPU-Menghitung secara detail dan menyamakan persepsi presentase lintas sektor presentase angka stunting di Kabupaten Dompu, Dinas Kesehatan menyelenggarakan rakor program gizi bidang kesehatan masyarakat dalam rangka desiminasi dan publikasi data stunting hasil pengukuran Agustus Tahun 2023.
Bertempat di café La Berka, acara ini dihadiri Sekda Dompu, Kadikes beserta jajarannya, Pimpinan OPD, Kepala Kemenag, Kepala Baznas,Direktur rumah sakit Dompu dan Manggelewa,TP.PKK, Darma Wanita, Kepala UPTD Puskesmas, Camat, Serta Kepala Desa/Kelurahan.
Wakil Bupati Dompu H. Syahrul Parsan, ST.MT sekaligus menjabat Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) menyampaikan, target Pemerintah Pusat sesuai RPJMN 2020-2024 pravelesi stunting sejumlah 14%.
Sedangkan di Kabupaten Dompu, Alhamdulillah penurunan angka stunting sudah mencapai 10,89% hasil pengukuran bulan Agustus tahun 2023.
Penurunan angka stunting terintegrasi dimulai bawah sampai keatas dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan harus dikerjakan dengan baik dan dan benar.
Mulai dari tingkat Desa, bila perlu Pemdes bisa menganganggarkan dana Desa untuk kebutuhan penurunan pravelensi stunting.
Kades tidak perlu takut dalam penganggarannya sudah jelas regulasi yang diatur pusat dan Pemda Dompu sudah mengeluarkan Perbupnya.
Mengakhiri sambutannya Syahrul Parsan menuturkan semua lintas sektor harus bekerjasama dan sama-sama bekerja dengan penuh hati yang tulus dan ikhlas dalam penurunan angka stunting.
“Jika hal tersebut bisa dikerjakan, saya yakin dan percaya angka stunting bisa di daerah kita bisa turunkan sampai dengan angka 0 %”ujarnya.
Sebelumnya Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dikes Kabupaten Dompu Anike Kusumawati,S.Sit.,M.Kes dalam laporannya mengatakan berdasarkan survey status gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 sejumlah 24,4% dan pada tahun 2021 turun menjadi 21,6%.
Adapun tujuan diselenggarakan rakor mereviu evaluasi kinerja Pemerintah Daerah aksi ke 7 yakni pengukuran dan publiksi stunting.
Dimulai dari tingkat Desa, Kecamatan secara berkala yang dilaporkan secara berjenjang mulai dari Posyandu ke Dinas Kesehatan. (di/adv)
