DOMPU – Awal kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Dompu, Bambang Firdaus-Syirajuddin langsung dihadapkan dengan tantangan besar. Yakni kebijakan efisiensi anggaran untuk mendukung program prioritas nasional.
Melalui Inpres Nomor 1 tahun 2025 transfer anggaran Pusat ke Daerah berkurang hingga mencapai 50,5 triliun. Untuk Kabupaten Dompu, total transfer pusat sekitar 1,054 triliun. Salah satu perubahan yang signifikan terjadi pada DAK fisik. Mengalami penurunan yang signifikan sebesar Rp. 54 miliar. Terjadi pengurangan setengah dari DAK fisik tahun sebelum sebesar 106,2 miliar.
“Kondisi ini memang menyulitkan, tetapi kita harus optimis. Berpikir kreatif dan inovatif mencari cara agar program pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan kepentingan rakyat, dengan melakukan berbagai terobosan dan langkah strategis,” ujar Bupati Dompu, Bambang Firdaus saat menyampaikan pidato perdana dihadapan wakil rakyat.
Dalam menghadapi kondisi ini, pemerintahan BBF-DJ telah menyiapkan senjata ampuh. Ada tujuh langkah strategis yang akan diambil, sehingga kebijakan nasional tersebut tidak mengorbankan kepentingan rakyat.
Langkah pertama, membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian studi banding, perjalanan dinas, honorarium serta program yang tidak berhubungan dengan kebutuhan dasar masyarakat.
“Kedua pelayanan publik tetap berjalan dengan menghemat biaya administratif dan biaya-biaya lainnya,” ungkapnya.
Ketiga, upaya yang akan dilakukan dengan mendorong peningkatan Pendapaan Asli Daerah. Tahun 2024 PAD Dompu sebesar 123,9 milyar atau 9,5% dari total APBD yang mencapai 1,3 Triliyun. Kemudian meningkatkan retribusi serta menggali potensi-potensi SDA yang belum dimanfaatkan secara optimal serta mengkaji ulang Perda terkait PAD.
“Langkah keempat adalah Reformasi Birokrasi yang juga merupakan salah satu program prioritas Bambang–Syirajuddin adalah sebuah agenda mendesak yang harus segera kita wujudkan,” katanya.
Langkah kelima adalah Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Karena ini merupakan kunci utama dalam menciptakan efisiensi dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.
Selanjutnya, langkah keenam Pencegahan Korupsi. “Kita sangat prihatin karena Indeks MCP Kabupaten Dompu yang dikeluarkan oleh KPK mengalami penurunan, Indeks MCP tahun 2024 hanya sebesar 55 point, menempati urutan terakhir di NTB dan peringkat 455 dari 514 Kabupaten/Kota Se Indonesia,” terangnya.
Terakhir, BBF bertekad menumbuhkan budaya kerja yang efisien dalam menggunakan anggaran serta memanfaatkan sarana dan prasarana secara bijak.
“Ini ketujuh langkah strategis yang akan kami ambil awal masa pemerintahan kami dan harus kita perbaiki dan segera implementasikan,” pungkasnya. (di)
