MATARAM – Peta politik menuju Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) 2029 mulai menjadi perbincangan berbagai kalangan. Di tengah munculnya sejumlah nama potensial, Anggota DPR RI Mori Hanafi dinilai sebagai salah satu figur yang memiliki kombinasi kapasitas, pengalaman, dan jejaring politik yang paling lengkap untuk bersaing dalam kontestasi lima tahunan tersebut.
Penilaian itu disampaikan Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6. Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto menilai kebutuhan kepemimpinan NTB ke depan tidak lagi cukup diukur dari tingkat popularitas ataupun basis kewilayahan semata, melainkan kemampuan seorang pemimpin dalam membangun akses kebijakan dan memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional.
“NTB membutuhkan pemimpin yang memiliki kemampuan membangun jaringan, memahami dinamika politik nasional, serta memiliki rekam jejak yang jelas dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Dalam konteks itu, Mori Hanafi memiliki modal yang cukup kuat,” ujar Bambang Mei Finarwanto yang akrab disapa Didu di Mataram, Senin (1/6/2026).
Menurutnya, perjalanan politik Mori Hanafi menunjukkan proses yang panjang dan berjenjang. Karier politiknya berkembang mulai dari tingkat legislatif daerah hingga nasional. Pengalaman sebagai Wakil Ketua DPRD NTB, keterlibatan dalam berbagai kontestasi politik daerah, hingga kini menjabat sebagai anggota DPR RI dan Ketua DPW Partai NasDem NTB dinilai menjadi bekal penting dalam membangun kepemimpinan yang matang.
Didu menegaskan, pengalaman tersebut membuat Mori tidak hanya memahami persoalan daerah dari sudut pandang lokal, tetapi juga mengetahui mekanisme memperjuangkan kepentingan NTB melalui jalur kebijakan di tingkat pusat.
“Daerah membutuhkan figur yang mampu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan nasional. Kemampuan seperti itu lahir dari pengalaman dan jejaring yang dibangun dalam waktu panjang,” katanya.
Tantangan NTB Butuh Pemimpin Berjejaring
Mi6 memandang Pilgub NTB 2029 akan berlangsung dalam situasi yang berbeda dibanding periode-periode sebelumnya. Sejumlah tantangan besar diperkirakan akan dihadapi daerah, mulai dari transformasi ekonomi, hilirisasi industri, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga persaingan investasi yang semakin kompetitif.
Karena itu, menurut Didu, gubernur mendatang harus memiliki kemampuan berpikir strategis dan mampu memperkuat posisi tawar NTB di tingkat nasional.
“Salah satu pekerjaan rumah NTB adalah memperbesar daya tawar daerah dalam berbagai agenda pembangunan nasional. Pemimpin ke depan harus mampu menjadi negosiator yang efektif sekaligus penghubung kepentingan daerah dengan pemerintah pusat,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, posisi Mori Hanafi sebagai anggota DPR RI dinilai menjadi salah satu modal yang dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi daerah apabila kelak dipercaya memimpin NTB.
PON 2028 Dinilai Jadi Ujian Kepemimpinan
Selain kiprahnya di dunia politik, Mori Hanafi saat ini juga dipercaya memimpin Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB. Jabatan tersebut dinilai akan menjadi salah satu arena pembuktian menjelang Pilgub 2029.
Pasalnya, NTB bersama Nusa Tenggara Timur telah ditetapkan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028. Event olahraga terbesar di Indonesia itu diperkirakan akan menjadi panggung strategis untuk mengukur kemampuan manajerial dan kepemimpinan para tokoh daerah.
Menurut Didu, keberhasilan penyelenggaraan PON tidak hanya akan berdampak pada prestasi olahraga, tetapi juga pada citra kepemimpinan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya.
“Apabila PON berjalan sukses, prestasi atlet meningkat, mendapat apresiasi nasional, dan mampu melibatkan banyak dukungan dari dunia usaha, tentu akan menjadi catatan positif bagi publik terhadap kepemimpinan Mori sebagai Ketua KONI NTB,” katanya.
Ia menilai keberhasilan agenda nasional tersebut berpotensi menjadi salah satu faktor yang ikut memengaruhi dinamika politik menjelang Pilgub NTB 2029.
Simbol Regenerasi Kepemimpinan
Mi6 juga melihat kemunculan Mori Hanafi sebagai bagian dari proses regenerasi kepemimpinan di NTB. Menurut Didu, daerah membutuhkan figur yang mampu memadukan energi generasi baru dengan pengalaman politik yang memadai.
“Mori masih berada pada usia produktif, tetapi pengalaman politik dan organisasinya sudah cukup panjang. Kombinasi seperti ini menjadi salah satu kelebihan yang tidak dimiliki semua figur,” ujarnya.
Ia juga menilai masyarakat seharusnya tidak lagi menjadikan asal-usul geografis sebagai pertimbangan utama dalam memilih pemimpin. Dalam sistem demokrasi modern, yang lebih penting adalah kapasitas, integritas, serta kemampuan memimpin seluruh elemen masyarakat.
“Ukuran seorang pemimpin bukan dari mana dia berasal, tetapi apa yang telah dikerjakan, rekam jejaknya, serta kemampuannya membawa daerah menjadi lebih maju,” tegasnya.
Figur Petarung dalam Arena Politik
Selain pengalaman dan jejaring, Didu menilai salah satu kekuatan Mori Hanafi terletak pada kemampuannya bertahan dalam kompetisi politik yang dinamis.
Menurutnya, tidak semua politisi mampu mempertahankan eksistensi ketika menghadapi tekanan dan perubahan konstelasi politik. Daya tahan politik tersebut menjadi salah satu modal penting bagi figur yang ingin memimpin daerah sebesar NTB.
“Politik adalah arena yang menuntut konsistensi dan daya tahan. Mori menunjukkan kemampuan untuk tetap eksis dan berkembang dalam berbagai fase politik. Karakter seperti itu penting bagi seorang pemimpin daerah,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Mi6 kembali menegaskan dukungannya terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Menurut Didu, mekanisme pemilihan langsung tetap menjadi instrumen demokrasi yang memberikan legitimasi kuat kepada kepala daerah terpilih.
Karena itu, Mi6 menilai nama Mori Hanafi layak diperhitungkan dalam percakapan politik menuju Pilgub NTB 2029.
“Bukan berarti Mori satu-satunya figur yang potensial. Namun jika berbicara tentang pengalaman, kapasitas organisasi, jejaring nasional, legitimasi politik, dan daya juang, maka namanya berada dalam kelompok terdepan yang patut diperhitungkan,” tutup Didu. (di)
