Wakil Gubernur (Wagub)Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd, mendukung rencana Alas Strait Green Regional Development Program (Program Pembangunan Ekonomi Hijau Selat Alas NTB) yang didanai dari GCF (Dana Iklim Hijau) Indonesia.
The Green Climate Fund (GCF) adalah dana yang didirikan dalam kerangka UNFCCC untuk membantu negara-negara berkembang dalam menjalankan praktik-praktik adaptasi dan mitigasi menghadapi perubahan iklim.
“Apalagi konsep dalam program ini berbasis lingkungan, memanfaatkan konsep eko dan pemberdayaan masyarakat,” kata Ummi Rohmi sapaan Wagub saat menerima audiens dan kunjungan Ketua Konsorsium Program Pembangunan Ekonomi Hijau Selat Alas NTB Dr.H Rosyadi Sayuti terkait Progres GCF, Rabu (19/05/2021) di Aula Pendopo Wagub.
Oleh sebab itu, menurut Ummi Rohmi, konsep program berbasis lingkungan yang ditawarkan kepada Pemerintah Daerah ini, sejalan dengan program unggulan NTB Gemilang, seperti NTB Hijau, Zero Waste dan industrialisasi kawasan penangkapan budidaya lobster.
Program ramah lingkungan ini juga menurut Wagub, dapat saling mendukung sumber daya yang ada disekitar kawasan tersebut. Seperti bagaimana membangun dermaga yang menggunakan sumber daya listrik dan tenaga surya, kapal yang menggunakan tenaga surya atau listrik dan serba ramah lingkungan.
Sehingga Industrialisasi produk laut, seperti budidaya lobster, ikan, rumput laut, terumbu karang tidak tercemar karena semua konsep program berbasis lingkungan. Selain itu, konsep pemberdayaan masyarakat juga mampu mendukung ekonomi masyarakat demi kesejahteraannya.
Wagub juga meminta regulasi dan aturan terkait pengelolaan lingkungan disekitar ditegakkan. “Karena tugas kita adalah bagaimana menghadirkan rasa aman untuk para investor yang berinvestasi di NTB,”tegasnya. Masyarakat sebagai penerima manfaat juga diharapkan partisipasi dan dukungannya.
Ia juga meminta agar koordinasi dan kolaborasi terus dibangun antara Forkopimda Kabupaten/Kota dan Provinsi, untuk mensukseskan program ini. “Bila ada kendala teknis di lapangan dapat segera teratasi dengan mudah dan cepat,”tutupnya.
Sebelumnya, Ketua Konsorsium Program Pembangunan Ekonomi Hijau Selat Alas NTB, Dr.H Rosiady Sayuti menyampaikan bahwa konsorsium ini merupakan gabungan antara Universitas Mataram, Pemerintah Daerah Provinsi, Kab. Lotim dan KSB, dan PT. Eco Solutions Lombok, yang mengusulkan Program Pembangunan Ekonomi Hijau Selat Alas.
“Menurut berbagai pakar dunia Selat Alas merupakan kawasan yang sangat indah dengan potensi yang luar biasa, karena dekat dengan kawasan pegunungan dan pantai yang bagus diantara pulau Lombok dan Sumbawa,” kata Rosiady.
Program berbasis lingkungan ini difokuskan pada wilayah Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Lombok Timur. Dengan menitikberatkan pada pembangunan ekonomi bernuansa lingkungan. Mulai dari pariwisata, transportasi laut, budidaya laut, dan pembangunan medical tourism berbasis tanaman obat-obatan bernilai ekonomi tinggi.
“Jadi kapal yang dioperasikan disana adalah kapal bertenaga surya atau listrik, sehingga tidak mengganggu budidaya perikanan seperti lobster dan lain-lain,” sebut mantan Sekda NTB ini.
Juga yang menjadi focus kegiatan ini adalah reboisasi dan reforestrasi pada 2 kabupaten, pembangunan pabrik berbasis lingkungan di KSB, pabrik industri bambu, pabrik pengolahan tailing dan abu dari PLU di Benete yang akan dijadikan bahan bangunan, serta perumahan berbasis lingkungan dan tahan gempa.
Perkiraan nilai pembangunan ini sekitar 700 Miliar hingga 1 Triliun Rupiah. Sumber dananya merupakan patungan dari lembaga internasional GCF, Pihak swasta dan sebagian infrastrukturnya dari Pemerintah Daerah.
“Tujuan utamanya jelas, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, dan ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat NTB,” tutup Bang Ros sapaannya.
Sementara itu, Komisaris Utama PT. Eco Solutions Lombok NTB Indonesia, John Laurence Higson menghimbau Pemrov. NTB agar menyelesaikan semua kendala teknis dilapangan. “Sehingga program ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai rencana,” tegasnya.
GCF bertujuan untuk mengkatalisasi aliran pendanaan untuk berinvestasi dalam pembangunan rendah emisi dan tahan iklim, mendorong perubahan paradigma dalam respons global terhadap perubahan iklim.
Turut mendampingi Wagub, Assisten II Setda Provinsi NTB, Kepala Dinas LHK, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Perhubungan, dan Kepala Dinas PMPTSP Provinsi NTB. (di)
