DOMPU – Kericuhan yang terjadi di Pendopo Bupati Dompu saat berlangsungnya rapat koordinasi antara pemerintah kabupaten dengan Camat dan Kepala Desa disesalkan sejumlah elemen masyarakat.
Termasuk, Sekretaris KAHMI Dompu, Suherman, S.Pd. “Sebagai masyarakat awam saya mengecam tindakan tadi. Itu sangat memalukan dan tidak memberi contoh yang baik buat masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, bupati adalah pemimpin tertinggi di daerah ini. Apalagi bupati bertindak sebagai pimpinan rapat. Termasuk ada juga Ketua DPRD Dompu. “Seharusnya keberadaan pimpinan daerah ini dihormati dan dihargai,” ungkapnya.
Atas peristiwa tersebut, Herman meminta kepada Kadis DPMPD untuk memberikan pembinaan dan peringatan kepada para kades yang telah berbuat ricuh.
Selain itu, apa yang disampaikan oleh camat terkait adanya SPJ Fiktif. Harusnya kades bisa memberikan klarifikasi secara santun dan elegan tanpa berbuat onar.
“Nah, dengan sikap kadesnya yang begitu. Jangan-jangan apa yang disampaikan oleh camatnya benar adanya,” ungkapnya.
Jika demikian, menurutnya, itu persoalan serius dan diminta kepada pihak inspektorat untuk turun tangan memeriksa dugaan SPJ fiktif tersebut.
“Ini menjadi tantangan bagi AKJ-Syah bagaimana mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Soal-soal tranparansi dan akuntabilitas harus terus didorong pada semua lini pemerintahan. Mulai dari pemerintahan Desa, Camat, dan OPDnya,” katanya.
Dengan demikian, Dompu Yang Mashur itu menjadi tagline politik yang hidup dan berkembang. (di)
