Kebijakan efisiensi anggaran untuk mendukung program prioritas nasional menjadi kado pahit bagi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Dompu. Karena kebijakan ini akan mempengaruhi realisasi janji politik. Berikut catatan.
SAUDI – DOMPU
KAMIS, 20 Februari 2025 menjadi hari yang bersejarah bagi, Bambang Firdaus, SE dan Syirajuddin, SH (BBF-DJ). Karena keduanya dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Dompu periode 2025-2030.
Proses pengambilan sumpah jabatan dilakukan langsung Presiden RI, Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta. Mereka dilantik bersamaan dengan gubernur – wakil gubernur dan kepala daerah se Indonesia.
Jadwal pelantikan ini sempat mengalami perubahan. Dari sebelumnya ditetapkan 7 Februari 2025 untuk pelantikan gubernur dan wakil gubernur dan tanggal 10 Februari 2025 untuk bupati dan wakil bupati.
Dalam mengawali masa kepemimpinannya, Bambang Firdaus dan Syirajuddin akan langsung dihadapkan dengan salah satu persoalan krusial. Yakni kondisi pahit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dompu 2025. Kondisi ini terjadi akibat dampak kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.
Efisiensi anggaran pada APBD tahun 2025 ini merujuk Instruksi Presiden (Inpres) No 1 tahun 2025 dalam rangka pengumpulan anggaran bagi pemenuhan program prioritas nasional. Jumlahnya mencapai Rp306,69 triliun. Anggaran ini diambil dari belanja kementrian dan Lembaga negara sebesar Rp256,1 triliun, dan dari dana transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun.
Sementara, APBD Dompu tahun 2025 ini masih didominasi oleh dana transfer pusat. Jumlahnya sebanyak 88,3 persen dari total pendapatan daerah sebesar Rp1,249 triliun. Postur ini bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp690 M, Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp75,3 M, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp218,33 M, dan Dana Desa (DD) sebesar Rp70.492 M.
“Mau tidak mau kita harus melakukan efisiensi, karena ini merupakan kebijakan pusat. APBD 2025 yang sudah berjalan harus direfocusing untuk mendukung program prioritas nasional,” ujar Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Gatot Gunawan PP, SKM, M.Mkes.
Pemangkasan ini mengakibatkan postur APBD Dompu menjadi minimalis. Sehingga mau tidak mau, suka atau tidak suka Bambang Firdaus dan Syirajudin sebagai pemimpin baru ‘dana nggahi rawi pahu’ akan mengikat pinggang dalam melaksanakan janji-janji kampanye.
Seperti diketahui, BBF-DJ memiliki sejumlah program unggulan yang sudah dijanjikan kepada masyarakat. Janji ini akan menjadi hutan politik yang akan terus ditagih oleh masyarakat selama 5 tahun periode kepemimpinannya.
Mulai dari program reformasi birokrasi. Bibit jagung murah dengan mengalokasikan dana subsidi untuk petani jagung sebesar Rp.15 M per tahun. Advokasi bagi eskalasi harga jagung. Asuransi usaha tani padi kepada petani dan ternak sapi/kerbau. Asuransi bagi seluruh nelayan dan pemberian pakaian gratis bagi anak sekolah.
Kemudian, pemberian BPJS Kesehatan bagi 3.258 penduduk yang ber KTP Dompu. Menaikkan tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi ASN dan PPPK. Penambahan Alokasi Dana Desa/Dana Kelurahan sebesar Rp4 miliar – Rp5 miliar setiap tahun untuk 81 desa/kelurahan yang diperuntukan penambahan insentif seluruh kader posyandu, penambahan insentif bagi guru ngaji/marbot dan tunjangan hari raya bagi kepala desa dan perangkat desa.
Selain itu, pemberian dana insentif desa sebesar Rp 1 miliar yang diperuntukkan bagi 10 desa terbaik dalam tata kelola pemerintahan desa. Pemberian beasiswa kedokteran bagi siswa yatim/piatu yang hafiz Al- Qur’an. Program Magrib Mengaji. Keterbukaan informasi publik dengan mewujudkan Dompu Satu Data. Pelayanan administrasi penduduk (KK, Perubahan KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Kartu Identitas Anak – KIA) secara online dengan biaya gratis.
Sejumlah program unggulan ini membutuhkan pembiayaan yang besar. Dengan postur APBD yang menimalis akan menjadi tatantang tersendiri bagi kepemimpinan BBF-DJ. Apalagi, jika kebijakan efisiensi ini terus berlanjut dalam beberapa tahun kedepan.
Karena saat ini saja, dampak efisiensi mulai kelihatan dengan munculnya persoalan baik dalam internal maupun eksternal pemerintah daerah. “Dalam menghadapi kondisi ini, adaptasi dan mengoptimalkan anggaran harus dilakukan oleh pimimpin baru,” ungkap Anggota DPRD Dompu, Ahmad Dul Rifai.
Disamping itu, untuk mewujudkan terlaksananya program unggulan, dia mendorong pemerintahan baru, melakukan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya itu dengan memaksimalkan potensi yang ada. Dan menggali potensi baru. “Upaya ini penting supaya kita tidak terlalu bergantung terhadap dana transfer pusat untuk membiayai program unggulan,” pungkasnya. (*)
