DOMPU – Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk menjawab tantangan pendidikan di Kabupaten Dompu. Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, pegiat literasi hingga mitra pembangunan menyatakan komitmen bersama untuk meningkatkan kecakapan dasar siswa serta mendorong sistem pendidikan yang lebih inklusif dan merata.
Komitmen ini mencuat dalam kegiatan Eksplorasi Awal Perencanaan Kolaboratif Bidang Pendidikan yang digelar pada 17–18 Mei 2025 di Aula Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu. Kegiatan ini diinisiasi oleh Bappeda dan Litbang Dompu dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain BPMP NTB, BGP NTB, Dinas Dikpora, Kemenag, DPRD, kepala sekolah/madrasah, guru serta mitra pembangunan seperti INOVASI dan komunitas pegiat literasi.
“Kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi tantangan utama pendidikan di Dompu, khususnya dalam mendukung peningkatan hasil belajar yang lebih inklusif,” ujar Kepala Bappeda dan Litbang, Muh. Adhar, S.Sos., M.Si saat membuka acara.
Diskusi dibuka dengan refleksi berbasis data, menyoroti berbagai aspek kondisi pendidikan di Dompu. Dari capaian literasi dan numerasi, kesetaraan gender, layanan bagi penyandang disabilitas hingga dampak perubahan iklim.
Salah satu temuan penting adalah rendahnya capaian kecakapan dasar siswa. Berdasarkan data Rapor Pendidikan terbaru, sebanyak 39 persen siswa SD/MI belum mencapai kompetensi minimum. Angka ini berada di bawah rata-rata Provinsi NTB.
Isu lain yang mengemuka adalah minimnya inklusi sosial di satuan pendidikan. Saat ini, hanya 8,2 persen SD/MI yang menyediakan layanan pendidikan inklusif. Sebanyak 4.000 lebih anak usia sekolah belum mendapatkan akses pendidikan layak. Ketimpangan sebaran SLB dan belum maksimalnya implementasi regulasi turut memperburuk situasi.
“Kegiatan ini adalah langkah awal menuju perencanaan pendidikan yang lebih inklusif, kolaboratif, dan berbasis data di Dompu,” ujar Taufik, Kabid Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Dikpora.
Kekerasan di Sekolah dan Kesenjangan Kompetensi
Forum juga menyoroti isu keamanan dan kenyamanan belajar. Angka kekerasan di lingkungan sekolah. Baik perundungan maupun kekerasan fisik masih tinggi. Sayangnya, mekanisme pelaporan belum berjalan optimal dan pelatihan untuk guru masih terbatas, membuat banyak kasus tidak tertangani dengan baik.
Dalam sesi pleno, peserta forum menyepakati dua isu prioritas. Peningkatan kecakapan dasar siswa (literasi, numerasi, dan karakter) serta penguatan inklusi sosial di lingkungan sekolah. Faktor penyebabnya mencakup rendahnya kompetensi guru, kurangnya bahan ajar yang relevan, tingkat kehadiran siswa yang rendah serta lemahnya sinergi antar-lembaga.
Sebagai respons, forum menyepakati sejumlah langkah konkret. Diantaranya, penguatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan. Penyediaan bahan ajar dan sarana pembelajaran yang ramah anak dan inklusif. Kolaborasi lintas sektor dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan. Kepemimpinan sekolah yang responsif gender dan inklusif dan pemutakhiran peta pemangku kepentingan untuk setiap isu prioritas.
“Kami menemukan cara baru untuk memahami masalah pendidikan di sekolah dan madrasah. Ini membuka ruang kolaborasi yang lebih bermakna,” kata Ridwan, Plt. Kepala Kemenag Dompu.
Dari Komitmen Menuju Aksi Nyata
Dalam sesi refleksi akhir, peserta menegaskan pentingnya forum dialog terbuka yang mempertemukan berbagai pihak untuk merumuskan solusi bersama.
Forum ini menjadi awal dari komunikasi antarsektor yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri. Sebagai tindak lanjut, forum merencanakan penyusunan rencana aksi kolaboratif yang akan dibahas pada pertemuan lanjutan, dijadwalkan pada pekan ketiga Juni 2025.
Langkah ini diharapkan menjadi fondasi bagi kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dalam dokumen perencanaan daerah, termasuk RPJMD Dompu 2025–2029 yang kini tengah disusun. (di/adv)
