Nampak Ketua ASDEKSI NTB yang baru, Arif Hidayatullah saat memimpin rapat perdana
Di sebuah ballroom hotel Golden Palace yang megah di jantung Kota Mataram, 16 sampai dengan 17 Juni 2025 digelar kegiatan Musyawarah Daerah (Musda) ASDEKSI NTB. Musyawarah ini menandai babak baru dalam kepemimpinan organisasi para Sekretaris DPRD se-Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bagaimana hasilnya. Inilah laporan.
SAUDI – DOMPU
Sosok muda dari timur pulau Sumbawa dengan suara bulat didapuk sebagai Ketua ASDEKSI NTB 2024–2027. Ia adalah Arif Hidayatullah, SE, Sekretaris DPRD Kabupaten Dompu. “Saya tak pernah membayangkan ini sebelumnya,” ujar Arif, usai pemilihan. “Ucapan Innalillahi wa inna ilaihi raji’un saya sampaikan, karena amanah ini begitu berat,” tambahnya.
Kesederhanaan pengakuannya tak menutupi jejak panjang profesionalisme birokrat 41 tahun ini. Kariernya dibangun bukan dari sorotan lampu publik, tetapi dari ruang-ruang sidang, dari lembaran dokumen risalah hingga penyusunan agenda-agenda demokrasi lokal. Kini, ia berdiri sebagai simbol kepercayaan dari seluruh sekwan kabupaten/kota di NTB.
Pemilihan Arif menjadi Ketua ASDEKSI NTB bukan hanya momen penting secara organisatoris. Tetapi juga membawa memori kolektif akan figur legendaris dari Dompu, yakni almarhum Drs. Usman Idris, mantan Sekwan Dompu yang pernah menjabat sebagai Ketua ASDEKSI Pusat. “Itu warisan yang tak ringan. Beliau panutan kami semua,” kata Arif.
Dengan terpilihnya Arif, Dompu kembali mencatatkan namanya dalam sejarah ASDEKSI. Namun jika dahulu Usman dikenal karena kharismanya yang senior dan pengalaman panjangnya dalam mengawal dinamika politik lokal, Arif hadir dengan pendekatan baru. Kolaboratif, adaptif dan penuh semangat muda.
Berbeda dari gambaran lama tentang birokrat yang kaku dan elitis, Arif tampil bersahaja. Dekat dengan staf dan dikenal sebagai pemimpin yang senang berdiskusi. Ia lebih sering turun langsung ke lapangan, memantau agenda DPRD, menjalin komunikasi lintas perangkat daerah. Bahkan mendampingi kegiatan masyarakat.
Di lingkungan Sekretariat DPRD Dompu, ia dikenal sebagai sosok low profile. Tidak pernah marah dengan suara tinggi, namun tegas dalam prinsip. “Beliau sangat komunikatif, setiap keputusannya selalu ditimbang dengan sangat hati-hati,” ungkap H. Furkan, SH, MH, Kabag Hukum dan Risalah Persidangan yang turut mendampingi Arif dalam forum MUSDA ASDEKSI tersebut.
Tantangan ASDEKSI ke depan bukan hanya soal tata kelola organisasi, tetapi juga bagaimana memperkuat peran Sekwan dalam mendampingi DPRD menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Arif menyadari betul hal ini. Karena itu, dalam sambutannya usai terpilih, ia mengedepankan pentingnya kerjasama, koordinasi dan kolaborasi.
“ASDEKSI bukan hanya forum koordinasi antar-Sekwan. Tapi ruang belajar bersama, untuk menyempurnakan peran kami dalam memperkuat demokrasi lokal,” tuturnya.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya mendukung visi pembangunan NTB Maju Mendunia, yang menjadi orientasi strategis Pemprov NTB. Bagi Arif, Sekwan harus menjadi jembatan yang menyambungkan antara cita-cita pembangunan dengan realitas politik daerah.
Kembali ke Dompu, tugas berat telah menanti. Arif tetap harus mengelola agenda DPRD yang padat, mengawal perencanaan penganggaran daerah dan sejumlah agenda strategis lainnya. Namun ia percaya, keberhasilan bukan terletak pada jabatan yang disandang, melainkan pada pelayanan yang diberikan.
“Kalau kita hanya fokus pada posisi, kita akan mudah lelah. Tapi kalau kita berangkat dari niat untuk melayani, maka setiap tantangan akan terasa berarti,” ujarnya.
Kata-kata itu mungkin terdengar sederhana. Tapi dalam dunia birokrasi yang kerap didera pragmatisme dan intrik, sikap seperti inilah yang justru menjadi langka dan sangat berharga.
Di tengah arus perubahan yang terus bergulir di tubuh pemerintahan daerah, hadirnya figur seperti Arif Hidayatullah menyiratkan sebuah harapan. Bahwa profesionalisme, ketulusan dan semangat belajar tak pernah kehilangan tempatnya.
Dari Bumi Nggahi Rawi Pahu, seorang birokrat muda menapaki tangga tanggung jawab yang lebih tinggi. Bukan untuk kekuasaan, tetapi untuk pengabdian yang lebih luas. (*)
