DOMPU – Harapan puluhan keluarga berpenghasilan rendah di Desa Soro, Kecamatan Kempo, untuk segera menempati rumah layak huni kini harus tertunda.
Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang digagas pemerintah Kabupaten Dompu melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) itu mendadak macet di tengah jalan.
Progres pekerjaan yang semula berjalan lancar, kini terhenti di kisaran 50 persen. Kondisi ini disebabkan karena anggaran belum cair.
Akibatnya, para tukang yang menggantungkan hidup dari proyek ini sudah dua bulan tak menerima upah. Beberapa di antara mereka kini terpaksa berutang di warung demi memenuhi kebutuhan dapur.
Tak hanya pekerja, para pemilik toko bangunan di sekitar wilayah Soro juga ikut merasakan dampaknya. Mereka yang sebelumnya memberi kepercayaan dengan sistem “barang dulu bayar kemudian”, kini mulai kewalahan. Modal usaha habis, perputaran stok pun mandek.
Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Dompu, Rahmat Hidayat tak menampik kondisi tersebut. Ia mengakui bahwa hambatan pencairan dana menjadi penyebab utama tersendatnya proyek RTLH di Desa Soro.
“Ada beberapa kendala administrasi yang menyebabkan anggaran belum cair,” katanya.
Namun, Rahmat menegaskan pihaknya tidak tinggal diam. Upaya percepatan pencairan terus dilakukan agar proyek bisa kembali berjalan dan para pekerja segera menerima hak mereka.
“Kami terus berkoordinasi dengan BPKAD. Dari 70 penerima manfaat, sudah 14 yang dicairkan per Senin (13/10/2025), dan kini tersisa 56 yang masih menunggu,” jelasnya.
Pihaknya, berkomitmen agar sisa pencairan ini segera diselesaikan supaya masyarakat dan pekerja tidak terus dirugikan.
Program RTLH sejatinya menjadi salah satu wujud nyata perhatian pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin di Dompu. Karena itu, masyarakat berharap agar kendala administratif tidak terlalu lama membelenggu pelaksanaan di lapangan. (di)
