DOMPU – Sorotan publik semakin mengarah pada adanya dugaan motif lain di balik tindakan Kadis DPMPD, Agus Salim.
Mantan Anggota DPRD Dompu, Yatim Gatot, menilai sikap Kadis yang enggan menindaklanjuti surat persetujuan karena ditandatangani Wakil Bupati saat Bupati berada di luar daerah, bukan sekadar maladministrasi.
Menurutnya, langkah tersebut justru dapat mengarah pada tindakan memecah belah hubungan harmonis antara dua pimpinan daerah.
“Kadis jangan coba-coba membenturkan Bupati dan Wakil Bupati Dompu. Itu sangat berbahaya bagi stabilitas pemerintahan,” tegas Yatim Gatot.
Ia menyebut, surat resmi yang ditandatangani oleh Wabup memiliki kekuatan hukum yang sama karena bertindak atas mandat Kepala Daerah.
“Wabup bukan figuran. Dia punya kewenangan penuh saat Bupati berhalangan. Kalau Kadis menolak menindaklanjuti, itu sama saja merusak tatanan hirarki pemerintahan,” tambahnya.
Yatim mendesak Bupati Dompu agar tidak bersikap diam ketika kejadian seperti ini berpotensi menggerogoti marwah kepemimpinan.
“Kalau dibiarkan, ini akan menjadi preseden buruk. Bawahan akan seenaknya membangkang, memilih-milih perintah mana yang mau dijalankan,” ujarnya.
Ia memperingatkan bahwa tindakan Kadis dapat berdampak pada munculnya conflict of authority yang mengacaukan pelayanan publik.
“Jangan sampai muncul kesan Wabup tidak dihormati dan suratnya dianggap tidak sah. Itu penghinaan terhadap sistem pemerintahan daerah,” tegasnya lagi.
Yatim bahkan menduga, penahanan surat ini dapat saja terkait kepentingan tertentu atau permainan politik dalam struktur desa.
“Kalau surat resmi sudah final, tapi masih diperlambat, itu rawan ada kepentingan di belakangnya. Harus dibuka terang-benderang,” tandasnya.
Situasi ini kini menjadi ujian serius bagi, Bupati Dompu dalam menjaga wibawa dan kendali pemerintahan. Begitu juga dengan Wakil Bupati Dompu sebagai pemegang mandat yang sah. Dan DPMPD untuk memastikan birokrasi tidak diperalat kepentingan pribadi. (di)
