Bupati Dompu, Bambang Firdaus
Pemerintah Kabupaten Dompu dihadapkan pada satu kenyataan pahit. Keterbatasan anggaran. Ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat membuat ruang gerak fiskal semakin sempit, terlebih setelah kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2026.
SAUDI – DOMPU
Siang kemarin, di sela padatnya agenda pemerintahan, Tambora Post berbincang langsung dengan Bupati Dompu, Bambang Firdaus. Dalam perbincangan yang berlangsung hangat dan terbuka itu, satu isu mengemuka dan menjadi perhatian utama. Rencana pemerintah daerah mengajukan pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) demi memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah keterbatasan anggaran.
Keterbatasan itu tidak serta-merta mematikan ikhtiar. Pemerintah Kabupaten Dompu memilih jalan yang tak mudah, penuh risiko, namun diyakini sebagai jalan yang paling rasional demi menjawab kebutuhan paling mendasar masyarakat. Air bersih dan penerangan jalan.
Bupati Dompu, Bambang Firdaus yang akrab disapa BBF, secara terbuka menyatakan kesiapannya mengambil langkah berani. Pemerintah daerah, kata dia, tengah mengajukan pinjaman daerah ke PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI dengan nilai mencapai Rp70 miliar. “Saat ini sedang dalam proses pengajuan ke SMI. Kami perkirakan pinjaman itu disetujui di kisaran Rp70 miliar,” ungkap BBF.
Bagi BBF, keputusan berutang bukanlah perkara ringan. Namun di tengah keterbatasan fiskal, pilihan itu dianggap sebagai satu-satunya jalan agar pembangunan tidak berhenti, dan pelayanan dasar tetap berjalan.
Dana pinjaman tersebut direncanakan hanya akan difokuskan pada dua item strategis. Pembenahan layanan air bersih melalui PDAM dan peningkatan penerangan jalan umum. Dua sektor ini dipilih bukan tanpa alasan.
“Kalau digunakan untuk kegiatan lain, saya tidak berani. Dua kegiatan ini punya potensi kontribusi PAD untuk membayar pinjaman ke SMI,” tegasnya.
Air bersih dan lampu jalan, bagi masyarakat Dompu, bukan sekadar fasilitas. Ia adalah simbol kehadiran negara di tengah kehidupan sehari-hari. Air yang mengalir ke rumah-rumah dan jalan terang saat malam menjadi ukuran paling nyata dari pelayanan pemerintah.
PDAM yang Sakit dan Harapan untuk Bangkit
Kondisi PDAM Dompu sendiri masih jauh dari ideal. BBF tak menutupinya. Ia menggambarkan kondisi PDAM dalam tiga tingkatan. Sehat, tidak sehat, dan sakit. Saat ini, Dompu masih berada pada kategori paling bawah.
“Kondisi kita sekarang sakit. Minimal dengan adanya anggaran ini, PDAM bisa naik ke tingkat tidak sehat. Kalau sehat, itu belum mungkin, tapi akan kita upayakan ke depan,” ujarnya jujur.
BBF mengaku telah menyiapkan formula dan strategi khusus untuk membenahi PDAM. Mulai dari perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan hingga manajemen internal. Menurutnya, peningkatan kualitas layanan akan berdampak langsung pada kepercayaan pelanggan, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan dan profit perusahaan daerah tersebut.
“Kalau pelayanan membaik, masyarakat mau membayar. Dari situ PDAM bisa berkontribusi ke PAD,” tambahnya.
Skema Ketat dan Pengawasan Ketat
Pinjaman dari PT SMI bukanlah pinjaman biasa. Sebagai BUMN di bawah Kementerian Keuangan, SMI menerapkan skema yang ketat dan penuh pengawasan. Dana tidak akan dicairkan sekaligus, melainkan berdasarkan progres pekerjaan di lapangan.
Selain itu, tenor pinjaman kini jauh lebih pendek. Jika sebelumnya bisa mencapai delapan tahun, kini maksimal hanya lima tahun. “Aturannya sekarang berbeda. Banyak kejadian bupati baru tidak mau menanggung utang sebelumnya. Itu jadi pertimbangan SMI,” jelas BBF.
Artinya, seluruh beban pembayaran harus dituntaskan dalam satu periode kepemimpinan. Sebuah risiko politik dan fiskal yang besar, namun BBF memilih menanggungnya.
DPRD Dompu Beri Lampu Hijau
Langkah berani pemerintah daerah ini mendapat dukungan dari DPRD Dompu. Ketua DPRD Dompu, Ir. Muttakun, menilai kebijakan pinjaman daerah sebagai langkah realistis di tengah tekanan fiskal yang dihadapi daerah.
“Kami di DPRD melihat ini sebagai langkah strategis, bukan sekadar menambah beban utang. Selama pinjaman tersebut digunakan untuk kebutuhan dasar masyarakat dan kegiatan produktif, kami mendukung,” ujar Muttakun.
Ia menegaskan DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat agar penggunaan dana pinjaman benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
“Air bersih dan penerangan jalan adalah kebutuhan fundamental. Kalau ini terpenuhi, dampaknya langsung dirasakan masyarakat. DPRD tentu akan mengawal agar pelaksanaannya transparan dan akuntabel,” tambahnya.
Ikhtiar di Tengah Keterbatasan
Sebelumnya, Kepala BPKAD Dompu, Muhammad Syahroni, SP., MM, juga menegaskan bahwa skema pembiayaan kreatif yang ditempuh bukan untuk menambah beban daerah, melainkan sebagai strategi fiskal guna mempercepat pembangunan.
“Pinjaman ini tidak diarahkan pada kegiatan konsumtif, tetapi proyek produktif yang memberi nilai tambah ekonomi dan sosial bagi masyarakat Dompu,” ujarnya.
Di tengah tuntutan pembangunan yang terus meningkat, mulai dari infrastruktur dasar, layanan publik, hingga kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah dituntut berpikir lebih adaptif dan berani mengambil keputusan.
Bagi BBF, utang ini bukan tentang angka di atas kertas, melainkan tentang memastikan kebutuhan dasar masyarakat Bumi Nggahi Rawi Pahu tetap terpenuhi.
“Dengan pinjaman ini, saya berharap masyarakat Dompu bisa menikmati air bersih yang layak dan jalan terang. Itu tujuan utamanya,” pungkasnya.
Di tengah keterbatasan, Dompu memilih melangkah. Dengan segala risiko, pemerintah daerah menaruh harapan bahwa keberanian hari ini akan menjadi fondasi kesejahteraan di masa depan. (*)
