DOMPU- Ditengah efisiensi anggaran oleh Pemerintah Pusat sehingga berkurangnya dana transfer ke daerah (TKD), Pemerintah Kabupaten Dompu tidak tinggal diam namun tetap berupaya melobi pemerintah pusat untuk mendapatkan sejumlah bantuan yang bersumber dari Dana APBN.
Salah satu upaya dimaksud yakni yang dilakukan Wakil Bupati Dompu, Syirajuddin, SH., hadir menemui Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah SE.
Hasil pertemuan ini Pemkab Dompu mendapatkan bantuan alokasi 2.658 unit rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2026.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian PKP Jakarta, Kamis (15/01/26) turut dihadiri Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Dompu, Rahmat Hidayat serta Ketua Partai Gelora Kabupaten Dompu Haerul.
Wabup Dompu Syirajuddin mengatakan, pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Dompu memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam penanganan rumah tidak layak huni (RTLH).
“Fokus utama pertemuan ini adalah memperjuangkan bantuan RTLH melalui program BSPS sebanyak 2658 unit untuk Kabupaten Dompu”, katanya.
Ia menambahkan, usulan tersebut mendapat respon positif dari Kementerian PKP dan Kabupaten Dompu dipastikan memperoleh bantuan yang dimaksud.
Selain BSPS, Kementerian PKP juga merespon usulan Pemerintah Kabupaten Dompu, kelanjutan program Penataan dan Peningkatan Kualitas Pemukiman (P2KT) yang direncanakan berlanjut pada tahun 2027 hingga 2029.
“Wabup berharap dukungan Pemerintah Pusat tersebut dapat menjadi solusi konkret dalam mengurai persoalan RTLH serta meningkatkan kualitas hunian masyarakat di Kabupaten Dompu”, tuturnya. (di/adv)
