DOMPU – Di tengah sorotan dan laporan dugaan korupsi yang dialamatkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bupati Dompu Bambang Firdaus justru memilih menjawab dengan kerja nyata. Tanpa hiruk-pikuk pernyataan, ia mengamankan program strategis pemerintah pusat yang dinilai krusial bagi masa depan sektor peternakan dan kesejahteraan masyarakat Dompu.
Seusai menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakornas) di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 2 Februari 2026, Bambang tak membiarkan momentum berlalu begitu saja. Didampingi Kepala BPKAD Dompu Muhammad Syahroni, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Dompu Agus Miswara, serta Ketua KONI Dompu Asrullah, ia melanjutkan agenda dengan berkunjung ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
Rabu, 4 Februari 2026, rombongan Pemerintah Kabupaten Dompu melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya mempercepat akselerasi program prioritas sektor peternakan di Dompu untuk tahun anggaran 2026.
“Ini langkah strategis untuk mendorong kemajuan sektor peternakan dan kesehatan hewan di Dompu,” kata Bambang Firdaus usai audiensi.
Dalam pertemuan tersebut, Bambang bertemu langsung dengan Direktur Hilirisasi Peternakan, Dr. drh. Makmun, M.Sc, serta Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak (Bitpro), Dr. Harry Suhada, S.Pt., M.Sc., IPU. Pembahasan difokuskan pada penguatan hilirisasi, peningkatan populasi ternak, serta pengembangan kawasan peternakan unggulan.
Bambang menyatakan optimistis kolaborasi antara pemerintah daerah dan Kementerian Pertanian akan membawa dampak nyata bagi kesejahteraan petani dan peternak, khususnya di Kabupaten Dompu. “Akselerasi program dan kolaborasi ini diharapkan memberi dampak besar bagi masyarakat,” ujarnya.
Dari pihak Kementerian Pertanian, Dompu disebut sebagai daerah yang memiliki perhatian khusus. Direktur Hilirisasi Peternakan, Makmun, menilai Dompu memiliki keunggulan komparatif yang jarang dimiliki daerah lain, terutama kawasan pelepasan ternak Doro Ncanga yang luas.
“Populasi ternak di Dompu terus meningkat setiap tahun. Dengan kondisi ini, kami di Kementerian Pertanian melihat perlunya unit pelaksana teknis tersendiri untuk Dompu,” kata Makmun.
Ia mengungkapkan, Kementerian Pertanian merencanakan pembentukan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) di Kabupaten Dompu pada 2026. Kehadiran balai tersebut diharapkan memperpendek jalur koordinasi sekaligus mempercepat pelaksanaan program peternakan nasional di daerah.
“Tujuannya agar koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Dompu dan Kementerian Pertanian menjadi lebih dekat dan cepat,” ujar Makmun.
Di tengah laporan dan sorotan, langkah Bambang Firdaus menghadirkan proyek pusat ke Dompu menjadi penanda pilihan sikap politik. Membiarkan proses hukum berjalan, sambil memastikan pembangunan tetap berjalan. Bagi pemerintah daerah, kerja nyata menjadi jawaban yang dipilih tanpa banyak retorika. (di)
