Seorang siswa di salah satu Sekolah Dasar Kabupaten Dompu sedang menikmati sepiring makanan bergizi gratis. Dokumen ini diambil sebelum pelaksanaan bulan Ramadhan.
Laporan: Saudi – Tambora Post
ASAP DAPUR Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Dusun Buncu, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai mengepul saat fajar bahkan belum sempurna menyingsing. Di fasilitas pengolahan makanan yang higienis ini, tangan-tangan terampil ibu-ibu desa sibuk menanak nasi, meracik sayur dan menggoreng ikan segar hasil tangkapan nelayan lokal.
Bagi anak-anak sekolah, kotak makanan itu adalah asupan gizi yang mereka dambakan. Namun bagi para perempuan yang memasaknya, itu adalah upah yang menyambung napas dapur mereka sendiri. Di sinilah, di tengah piring-piring plastik ini, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sedang menguji sebuah tesis besar. Dapatkah makan siang gratis memutus rantai kemiskinan struktural?
NTB saat ini masih bertarung melawan angka. Data menunjukkan tingkat kemiskinan di provinsi ini masih mendekati 12 persen. Sekitar 720 ribu jiwa hidup di bawah garis kemiskinan. Lebih memprihatinkan lagi, terdapat 106 desa yang masuk dalam kategori miskin ekstrem.
Di wilayah ujung timur Provinsi NTB, seperti Kabupaten Dompu, Bima, dan Sumbawa, kemiskinan bukan hanya angka statistik. Ia mewujud dalam fenomena stunting. Kekurangan gizi kronis menciptakan generasi yang gagal tumbuh optimal.
“Stunting bukan hanya dari makanan, tetapi soal kemiskinan. Jika ekonomi keluarga tidak bergerak, intervensi gizi hanya akan bersifat sementara,” tegas akademisi NTB, Dr. Siti Rahmawati.
Ia menjelaskan, kekurangan gizi kronis pada anak sering kali berakar pada ketidakmampuan keluarga memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan. Bantuan makanan bergizi, hanya menjadi solusi jangka pendek jika dapur rumah tangga tetap sepi dari penghasilan tetap.
Dalam banyak kasus, keluarga penerima manfaat kembali pada pola konsumsi lama, begitu program bantuan berhenti atau distribusi tersendat.
Menurutnya, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis justru ditentukan oleh sejauh mana program ini mampu menggerakkan ekonomi keluarga penerima manfaat.
Sebab, saat orang tua memperoleh pekerjaan sebagai tenaga dapur, pemasok bahan pangan atau bagian dari rantai distribusi, bantuan gizi tidak lagi berdiri sendiri. Ia berubah menjadi pengungkit kesejahteraan.
“Ketika pendapatan keluarga meningkat, pilihan pangan ikut membaik. Orang tua akan membeli makanan dengan mempertimbangkan nilai gizi. Di titik itulah intervensi gizi menjadi berkelanjutan,” ujarnya.
Dr. Rahmawati menambahkan bahwa pendekatan yang mengintegrasikan program gizi dengan pemberdayaan ekonomi lokal dapat memutus lingkaran kemiskinan antar-generasi. Anak-anak tumbuh sehat memiliki peluang belajar lebih baik, sementara orang tua yang berdaya secara ekonomi mampu menjaga kualitas konsumsi keluarga dalam jangka panjang.
Efek Domino: Dari Petani hingga Tenaga Dapur
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di NTB didesain dengan filosofi “dari desa, untuk desa.” Pengelola SPPG diwajibkan menyerap bahan baku dari petani, peternak dan nelayan setempat. Pola ini menciptakan ekosistem ekonomi baru yang selama ini terputus.
Ramlah, seorang pedagang sayur di Pasar Dompu, tak lagi memandangi lapaknya dengan cemas setiap pagi. Dulu, ia harus menebak-nebak berapa banyak sayur yang akan terjual sebelum layu di siang hari. Kini, sejak pengelola program MBG memesan secara rutin, dagangannya nyaris tak pernah tersisa. “Sekarang pengelola MBG pesan rutin. Sayur cepat habis dan penghasilan saya jauh lebih stabil,” ungkapnya dengan binar mata bahagia.
Dampak serupa terasa hingga ke dapur-dapur rumah di Kabupaten Bima. Ratusan ibu rumah tangga yang sebelumnya hanya mengandalkan pekerjaan musiman, menenun saat ada pesanan, atau membantu panen ketika musim tiba. Kini memiliki penghasilan tetap sebagai tenaga dapur.
Setiap pagi mereka berkumpul. Memotong sayur, menyiapkan bahan dan memasak dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan program. Lebih dari upah, pekerjaan ini memberi mereka rasa percaya diri baru bahwa kerja domestik yang selama ini tak terlihat, kini diakui sebagai kontribusi ekonomi nyata bagi keluarga.
Di Sumbawa, perubahan terasa dari kandang ayam hingga bibir pantai. Para peternak telur yang dulu bergantung pada tengkulak kini memiliki kepastian pasar melalui kontrak rutin. Telur-telur dikumpulkan setiap subuh langsung terserap, tanpa tawar-menawar yang merugikan.
Nelayan lokal pun merasakan hal sama. Hasil tangkapan mereka tidak lagi menunggu pembeli di pelelangan, melainkan sudah memiliki tujuan pasti. Kepastian ini bukan hanya menambah pendapatan, tetapi juga mengurangi kecemasan yang selama ini menjadi bagian dari hidup mereka.
Di sisi lain, meski modernisasi pertanian sempat mengurangi peran buruh tani, program MBG hadir sebagai solusi. Kini, para pekerja yang terdampak dialihkan menjadi pemasok bahan pangan, kurir distribusi hingga satuan keamanan. “Program ini benar-benar jadi solusi bagi keberlangsungan ekonomi kami,” kata Ahmad Ishaka warga Plampang, Kabupaten Sumbawa.
Hingga akhir 2025, Program Makan Bergizi Gratis di NTB telah menyerap hampir 26 ribu tenaga kerja lokal. Setiap dapur melibatkan puluhan warga sekitar, dari juru masak hingga pengemudi distribusi. Menjadikannya salah satu mesin pencipta kerja berbasis desa yang paling nyata saat ini.
Lebih dari dua ribu pemasok lokal turut terlibat dalam rantai pasok program ini, mulai dari UMKM, koperasi, hingga BUMDes. Belanja bahan pangan yang sebelumnya bergantung pada distributor besar kini berputar di pasar desa, memperkuat ekonomi lokal dari hulu ke hilir.
Dengan realisasi anggaran mencapai sekitar Rp1,26 triliun, MBG bukan hanya program gizi, melainkan arus ekonomi baru yang mengalir ke desa-desa. Menghidupkan pasar tradisional, memastikan hasil panen terserap dan memberi kepastian pendapatan bagi keluarga kecil.
Dampak makro dari kebijakan ini mulai terlihat. Badan Pusat Statistik (BPS) NTB mencatat adanya multiplier effect (efek berganda) dari belanja pemerintah di sektor pangan. Uang yang berputar di desa-desa meningkatkan konsumsi rumah tangga dan menahan laju kemiskinan.
Data ekonomi NTB terakhir tahun 2025 menunjukkan tren positif. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp49,49 triliun dengan pertumbuhan 3,91 persen. Konsumsi pemerintah yang meningkat 5,89 persen, menjadi mesin utama pendorong pertumbuhan tersebut.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan komitmennya agar setiap rupiah kembali ke rakyat. “Kita sedang membangun manusia NTB, bukan hanya menjalankan proyek. Anak-anak sehat, petani sejahtera, dan ketimpangan terputus dari hulu ke hilir,” tegasnya.
Meski membawa angin segar, jalan ini bukan tanpa kerikil. Di Kecamatan Pekat, Dompu, meski kehadiran siswa meningkat drastis, tantangan distribusi tetap membayangi. Akses jalan yang rusak di wilayah terpencil kerap menghambat pasokan protein segar. Selain itu, standarisasi menu agar kualitas gizi merata antara kota dan pelosok tetap menjadi pekerjaan rumah yang besar.
Sepiring nasi, sayur dan ikan di meja sekolah hari ini adalah simbol perlawanan terhadap kemiskinan antar-generasi. Namun, konsistensi birokrasi adalah kuncinya. Tanpa transparansi, ia berisiko terjebak menjadi seremoni belaka.
Di antara aroma masakan dapur SPPG dan deretan angka statistik, masa depan NTB sedang dimasak di atas tungku harapan. Harapannya satu. Saat piring-piring itu kosong, kantong rakyat terisi dan anak-anak NTB tumbuh dengan mimpi yang lebih tinggi. (*)
