LOMBOK BARAT — Kawasan selatan Lombok Barat kembali memperlihatkan potensi besarnya sebagai destinasi wisata berbasis alam. Di tengah meningkatnya perhatian terhadap isu pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, kawasan Orong Bukal di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, mulai dilirik sebagai simbol harapan baru bagi transformasi ekonomi masyarakat.
Hamparan laut biru yang berpadu dengan gugusan perbukitan hijau menjadikan Orong Bukal memiliki panorama yang memikat. Keindahan kawasan ini bahkan kerap dibandingkan dengan destinasi unggulan nasional di Indonesia timur. Tidak sedikit wisatawan yang menyebut Orong Bukal sebagai “Raja Ampat-nya Lombok” karena karakter panorama pesisir dan pulau-pulau kecil yang memberikan pengalaman visual yang unik.
Berjarak sekitar satu setengah jam perjalanan dari Kota Mataram, kawasan ini dinilai memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi salah satu destinasi unggulan di Nusa Tenggara Barat apabila dikelola secara serius, terintegrasi, dan berorientasi pada keberlanjutan.
Di tengah potensi tersebut, muncul dorongan agar masyarakat Sekotong mulai menggeser orientasi ekonomi dari aktivitas pertambangan ilegal menuju sektor pariwisata dan ekonomi hijau yang lebih menjanjikan dalam jangka panjang.
Ketua Forum Wartawan Lingkungan (FWL) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Saudi Al Gibran, menilai bahwa masa depan Sekotong tidak seharusnya dipertaruhkan pada aktivitas eksploitasi sumber daya yang bersifat sesaat dan berisiko menimbulkan kerusakan ekologis.
Menurutnya, kawasan pesisir dan bentang alam Sekotong merupakan modal ekologis yang memiliki nilai ekonomi jauh lebih besar apabila dijaga dan dikembangkan melalui sektor pariwisata.
“Sekotong memiliki modal alam yang tidak dapat diproduksi ulang. Ketika lingkungan rusak akibat aktivitas tambang ilegal, yang hilang bukan hanya ekosistem, tetapi juga peluang ekonomi generasi berikutnya. Sebaliknya, pariwisata berbasis konservasi mampu menciptakan efek berganda yang lebih luas, mulai dari lapangan kerja, tumbuhnya UMKM, jasa transportasi, hingga penguatan identitas kawasan,” ujar Saudi Al Gibran.
Ia menjelaskan bahwa secara ekonomi lingkungan, sektor pariwisata berkelanjutan memberikan nilai manfaat yang berlangsung dalam horizon jangka panjang dibandingkan eksploitasi sumber daya yang cenderung menghasilkan keuntungan sesaat.
Saudi menegaskan, transformasi ekonomi masyarakat tidak cukup hanya dengan imbauan meninggalkan tambang ilegal, tetapi harus diikuti dengan pembangunan ekosistem pariwisata yang nyata. Mulai dari peningkatan akses, pelatihan sumber daya manusia, promosi destinasi, penguatan kelembagaan desa wisata, hingga dukungan investasi yang tetap memperhatikan daya dukung lingkungan.
“Pariwisata sesungguhnya adalah bentuk investasi antar generasi. Alam yang terjaga akan terus menghasilkan manfaat ekonomi tanpa kehilangan fungsi ekologisnya. Karena itu, pelestarian lingkungan harus ditempatkan sebagai fondasi pembangunan, bukan dianggap sebagai penghambat pertumbuhan,” katanya.
Lebih lanjut, ia menilai Orong Bukal dapat menjadi contoh bagaimana konservasi dan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan beriringan.
Bagi Saudi, keberhasilan Sekotong ke depan tidak diukur dari seberapa banyak sumber daya yang dieksploitasi, melainkan seberapa baik masyarakat menjaga dan mengelola kekayaan alam yang dimiliki.
“Sekotong memiliki kesempatan besar untuk dikenal dunia bukan karena aktivitas tambangnya, tetapi karena keindahan alam dan kemampuannya membangun pariwisata yang berkelanjutan. Ini momentum untuk menentukan arah pembangunan yang lebih cerdas, berkeadilan, dan ramah lingkungan,” tutupnya.
Pada saat yang sama, Saudi memberikan penekanan khusus kepada Dinas Pariwisata Provinsi NTB dan Dinas Pariwisata Lombok Barat agar tidak hanya fokus pada promosi destinasi, tetapi mulai menyiapkan kebijakan perlindungan lingkungan yang konkret di kawasan Orong Bukal.
Menurutnya, sejak sekarang Orong Bukal harus diarahkan menjadi kawasan wisata nol sampah (zero waste tourism) agar pertumbuhan kunjungan wisata tidak berujung pada penurunan kualitas lingkungan.
“Jangan hanya diam melihat potensi besar yang dimiliki Orong Bukal. Dispar NTB dan Dispar Lombok Barat harus mulai mengambil langkah nyata dengan menargetkan Orong Bukal sebagai kawasan nol sampah. Caranya bukan hanya kampanye, tetapi melalui regulasi yang ketat dan konsisten dijalankan,” ujar Saudi Al Gibran.
Ia mengusulkan agar pemerintah menetapkan aturan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, kewajiban pengelolaan sampah bagi pelaku usaha wisata, penyediaan fasilitas pemilahan sampah, pengawasan rutin, hingga penerapan sanksi terhadap pelanggaran lingkungan.
Menurut Saudi, menjaga kebersihan destinasi merupakan bagian dari investasi pariwisata jangka panjang karena wisatawan saat ini tidak hanya mencari pemandangan yang indah, tetapi juga kawasan yang bersih, tertata, dan memiliki komitmen terhadap pelestarian alam.
“Kalau kita ingin Orong Bukal dikenal dunia, maka kebersihan dan kelestarian lingkungan harus menjadi identitas utamanya sejak sekarang, bukan diperbaiki ketika sudah terlambat,” tegasnya. (apink)
