DOMPU—Bupati Dompu, Kader Jaelani membeberkan sejumlah ketidakpatuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2020.
Saat menyampaikan Raperda LPJ APBD 2020 dalam sidang Paripurna DPRD, Selasa (25/05) Bupati menyebutkan sejumlah hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menjadi catatan untuk ditindaklanjuti.
Diantaranya, adanya penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) pada Dinas Perhubungan tidak disetorkan ke kas daerah. “Di OPD yang sama juga ditemukan belanja yang tidak didukung pertanggungjawaban yang lengkap,” terangnya.
Kemudian, BPK menemukan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang bercerai dan pemotongan Taperum PNS, CPNS bulan September tidak sesuai ketentuan. “Ada juga belanja perjalanan dinas pada dua OPD tidak sesuai aturan,” katanya.
Selanjutnya, ditemukan pertanggungjawaban belanja dana bos reguler tidak sesuai dengan komponen penggunaan dana bos minimal. Ini terjadi di Dinas Dikpora Dompu. “Pengelolaan atas belanja hibah dan bansos juga bermasalah,” terangnya.
Disamping itu, BPK juga menemukan permasalahan dalam realisasi belanja barang dan jasa serta belanja modal tahun 2020 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu.
“Pengadaan obat-obatan (insektisida) dan pengadaan bibit jagung pada dinas pertanian dan perkebunan juga menjadi temuan BPK,” ungkapnya.
Sementara itu, realisasi belanja barang berupa bantuan paket sembako pada Dinas Sosial yang diperuntukkan bagi 120 penerima tidak dapat diyakini peruntukkan dan terjadi kekurangan penyaluran.
“Pelaksanaan belanja bantuan sosial jaring pengaman sosial (JPS) Terpijar pada juga bermasalah,” terangnya. (di)
