Oleh: Fauzi Wahyudin,S.I.Kom.,M.Sos.
Di atas kertas, pers adalah salah satu pilar demokrasi. Undang-Undang Pers bahkan menegaskan bahwa wartawan memiliki fungsi kontrol sosial terhadap jalannya kekuasaan. Namun realitas di banyak daerah sering menunjukkan hal yang berbeda. Di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, wartawan justru kerap berada pada posisi yang paradoksal: dibutuhkan ketika pemerintah ingin dipublikasikan, tetapi diabaikan ketika menjalankan fungsi kritik.
Fenomena ini bukan sekadar persoalan hubungan personal antara wartawan dan pejabat daerah. Ia adalah masalah struktural yang mencerminkan bagaimana kekuasaan lokal memandang pers: bukan sebagai pengawas publik, melainkan sekadar alat komunikasi pemerintah.
Padahal, jumlah media di Dompu sebenarnya cukup banyak. Dalam beberapa tahun terakhir, puluhan media online, cetak, maupun kontributor media nasional beroperasi di daerah ini. Namun jika dilihat lebih dalam, jumlah wartawan yang benar-benar aktif secara profesional tidak terlalu besar—diperkirakan hanya belasan hingga dua puluhan orang yang rutin meliput kegiatan pemerintahan dan isu publik.
Jumlah yang kecil ini seharusnya justru menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk membangun komunikasi yang sehat dengan pers. Sayangnya, yang terjadi sering sebaliknya.
Pers yang Dipersempit Menjadi Tukang Publikasi
Dalam praktik birokrasi daerah, wartawan sering ditempatkan hanya sebagai peliput kegiatan seremonial pemerintah. Konferensi pers, peresmian proyek, pembagian bantuan sosial, hingga agenda kunjungan pejabat hampir selalu membutuhkan kehadiran media.
Namun ketika wartawan mulai mengangkat isu sensitif seperti persoalan anggaran, kebijakan publik, atau dugaan penyimpangan proyek—hubungan yang tadinya ramah bisa berubah menjadi dingin.
Tidak jarang wartawan yang kritis justru dianggap sebagai “pengganggu stabilitas pemerintahan”.
Fenomena ini memperlihatkan satu hal yang cukup jelas: sebagian pejabat daerah masih memandang media sebagai alat pencitraan, bukan sebagai institusi pengawas kekuasaan.
Ekonomi Media yang Bergantung pada Pemerintah
Masalah lain yang memperumit relasi ini adalah struktur ekonomi media lokal.
Di daerah seperti Dompu, sumber pendapatan media sering bergantung pada kerja sama publikasi dengan pemerintah daerah. Advertorial kegiatan dinas, publikasi proyek pembangunan, atau kerja sama media menjadi sumber pemasukan yang cukup penting bagi banyak media lokal.
Ketergantungan ini menciptakan relasi yang tidak seimbang.
Pemerintah memiliki kekuatan ekonomi untuk menentukan media mana yang mendapatkan kerja sama dan media mana yang tidak. Dalam situasi seperti ini, independensi pers sering berada dalam posisi yang rapuh.
Wartawan yang terlalu kritis berpotensi kehilangan akses terhadap sumber informasi maupun kerja sama publikasi.
Inilah yang membuat sebagian wartawan akhirnya memilih berada di zona aman: meliput kegiatan pemerintah tanpa terlalu banyak mempertanyakan kebijakan yang diambil.
Politik Lokal dan Alergi Kritik
Persoalan lain yang tidak bisa diabaikan adalah karakter politik lokal.
Di banyak daerah, termasuk Dompu, struktur kekuasaan masih sangat dipengaruhi oleh jaringan patronase politik. Hubungan antara pejabat, elite lokal, dan kelompok kepentingan sering kali lebih kuat dibandingkan mekanisme kontrol publik.
Dalam situasi seperti ini, kritik dari wartawan sering dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas jaringan kekuasaan tersebut.
Padahal dalam sistem demokrasi, kritik justru merupakan mekanisme penting untuk menjaga akuntabilitas pemerintahan.
Tanpa pengawasan media, berbagai persoalan seperti penyalahgunaan anggaran, konflik kepentingan, atau kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat akan lebih mudah terjadi tanpa diketahui publik.
Pers yang Lemah, Demokrasi yang Rapuh
Kondisi wartawan yang dipandang sebelah mata oleh pemerintah daerah sebenarnya bukan hanya merugikan profesi jurnalistik. Ia juga menjadi indikator bahwa kualitas demokrasi lokal masih menghadapi banyak tantangan.
Pers yang kuat adalah syarat utama bagi pemerintahan yang transparan.
Sebaliknya, jika wartawan hanya diperlakukan sebagai alat publikasi pemerintah, maka fungsi kontrol sosial akan melemah.
Dalam jangka panjang, yang dirugikan bukan hanya wartawan, tetapi masyarakat itu sendiri.
Karena tanpa pers yang independen, publik akan kehilangan salah satu sumber informasi yang paling penting untuk memahami bagaimana kekuasaan dijalankan.
Saatnya Mengubah Cara Pandang
Pemerintah daerah seharusnya menyadari bahwa wartawan bukan musuh birokrasi. Pers adalah mitra penting dalam membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Di sisi lain, komunitas wartawan juga perlu memperkuat profesionalisme dan menjaga integritas dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Hubungan yang sehat antara pers dan pemerintah hanya bisa dibangun jika kedua pihak memahami perannya masing-masing.
Pemerintah harus berani membuka diri terhadap kritik. Wartawan harus tetap menjaga independensi dan integritasnya.
Tanpa itu semua, hubungan antara pers dan kekuasaan akan terus berada dalam lingkaran yang sama: saling membutuhkan, tetapi tidak pernah benar-benar saling menghargai. (*)
