DOMPU- Wakil Bupati Dompu H. Syahrul Parsan, ST.MT secara resmi membuka acara sosialisasi Pengembangan WKP Panas Bumi Hu’u Daha, bertempat di Aula Pendopo (29/02/24).
Acara sosialisasi ini ikut dihadiri oleh anggota Forkopimda, Sekda Dompu, Sekda Kabupaten Bima, Pejabat Kementerian ESDM RI, Pejabat Pemda Provinsi, Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Dompu, Kabag Lingkup Setda, serta Jajaran Pemerintah Kecamatan Hu’u.
Wakil Bupati Dompu saat menyampaikan sambutannya mengatakan energi panas bumi adalah sumber daya energi yang terbarukan karena berasal dari inti bumi dan fluidanya disirkulasikan kembali ke bumi, sehingga pemanfaatannya bisa berkelanjutan.
Energi listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik panas bumi sangat stabil bila dibandingkan dengan sumber energi terbarukan lainnya seperti energi surya dan energi angin, yang mana energi panas bumi tidak tergantung pada perubahan cuaca atau udara.
Wabup menambahkan bila melihat kembali ke belakang, panas bumi Hu’u Daha di Kabupaten Dompu, sudah mulai didorong untuk dimanfaatkan sejak tahun 2007 yaitu dengan terbitnya keputusan menteri energi dan sumber daya mineral nomor 2473.k/30/Mem/2007 tentang penetapan wilayah kerja pertambangan panas bumi di daerah Hu’u Daha Kabupaten Dompu dengan perkiraan potensi 65 mwe.
Selain kemanfaatan tidak langsung, panas bumi juga dapat dimanfaatkan secara lansgung, seperti di sektor pariwisata, dimana potensi panas bumi relatif dekat dengan kawasan wisata lakey, tentunya akan meningkatkan bonafitas akomodasi wisata Lakey.
Hal ini dimungkinkan dengan pengembangan kolam pemandian air panas (sauna) dengan memanfaatkan uap panas yang tidak terpakai dari pembangkit listrik tenaga panas bumi. Di sektor peternakan dan perikanan, dengan penggunaan panas bumi, akan mendukung pembentukan temperatur yang optimal yang dapat meningkatkan pertumbuhan berat dan produksi peternakan.
Menutup sambutannya Syahrul parsan menyampaikan, bila nantinya potensi panas bumi hu’u Daha telah ditetapkan untuk dimanfaatkan secara terbatas untuk kebutuhan sendiri, mohon pejabat Kementerian ESDM dan propinsi NTB kami diberikan petunjuk dan rujukan agar seluruh kemanfaatan baik langsung dan tidak langsung dapat berjalan beriringan
“Sehingga potensi panas bumi dapat bermanfaat lebih luas tidak hanya bagi pemegang izin, namun masyarakat di sekitar pembangkit dapat juga memanfaatkan secara langsung sesuai kebutuhan sektor usahanya yang dapat didukung”harapnya. (di/adv)
