PENIMBANGAN SAMPAH: Petugas sedang melakukan proses penimbangan sampah plastik hasil pilahan rumah tangga di Bank Sampah Desa. Sampah-sampah yang sebelumnya hanya ditumpuk atau dibakar, kini dikumpulkan warga untuk disetorkan secara rutin.
Laporan : Saudi – Tambora Post
PAGI di Desa Riwo masih dibalut embun saat Afriah menyulut korek apinya. Dalam sekejap, tumpukan plastik bekas dan kantong belanja di pekarangannya berubah menjadi api. Asap putih keabu-abuan mengepul, membawa bau sengak yang menyesakkan udara. Bagi warga Desa Riwo, membakar sampah adalah rutinitas yang nyaris tak terhindarkan. Tanpa truk pengangkut yang datang secara rutin, membakar sampah menjadi satu-satunya solusi praktis. “Kalau tidak dibakar, sampah menumpuk. Mau dibuang ke mana lagi?” ujar Afriah pasrah
Transisi di Dore Bara: Dari Abu Menjadi Saldo
AKSI PILAH SAMPAH: Semangat dua orang ibu saat memilah dan mengumpulkan sampah plastik yang akan disetorkan ke bank sampah. Selain membantu menjaga kelestarian alam, aktivitas ini juga menjadi cara warga mengubah limbah plastik menjadi nilai ekonomi yang bermanfaat bagi keluarga.
Namun, beberapa kilometer dari sana, pemandangan berbeda mulai terlihat di Desa Dore Bara, Kabupaten Dompu. Di sini, api mulai padam dan langit pagi terasa lebih bersih. Warga tak lagi membuang sampah ke lubang tanah atau membakarnya di halaman rumah. Sebaliknya, mereka mengumpulkannya dalam karung-karung besar.
Sampah-sampah tersebut kemudian dikelola melalui bank sampah desa yang telah berdiri sejak Desember 2025. Sejak kehadirannya, botol plastik yang dulunya hanya dianggap sebagai limbah kini memiliki nilai ekonomi. Dipilah, ditimbang, dan dikonversi menjadi saldo simpanan bagi masyarakat.
Siti Rahmah (39), seorang ibu rumah tangga, adalah saksi hidup perubahan ini. Tak ada lagi sesak napas karena asap pembakaran di halamannya. Sambil merapikan karung, ia tersenyum menatap angka-angka di buku tabungannya.
“Dulu kami bakar sampai sesak napas. Sekarang saya simpan baik-baik karena bisa jadi uang untuk dapur atau biaya sekolah anak,” kata Rahmah.
Meski jumlahnya tidak fantastis, bagi Rahmah, angka di buku tabungan itu adalah simbol martabat baru bagi barang yang dulunya dianggap kotor.
Potret Muram Pengelolaan Sampah Daerah
Kabupaten Dompu mungkin tidak memiliki hiruk-pikuk layaknya kota metropolitan, namun urusan sampah, daerah ini sedang menghadapi krisis yang nyata. Di balik aktivitas harian warganya, tersimpan ancaman lingkungan yang kian membesar, menunggu waktu untuk meledak jika tidak segera ditangani secara sistematis.
Data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Dompu tahun 2026 mengungkap kenyataan pahit: produksi sampah di daerah ini telah menembus angka 385,35 meter kubik per hari. Sebuah volume yang fantastis sekaligus mencemaskan bagi ukuran sebuah kabupaten. Jika ditarik ke skala provinsi, angka ini menyumbang tumpukan sampah rumah tangga yang mencapai 2.700 ton per hari.
Namun ironisnya, di tengah kepungan limbah tersebut, sistem pengelolaan formal pemerintah baru mampu menyerap sekitar 30 persen dari total timbulan yang ada.
KONDISI TPA LUNE: Tumpukan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Lune yang masih menggunakan metode open dumping atau pembuangan terbuka. Praktik ini menjadi tantangan besar bagi pelestarian lingkungan karena risiko pencemaran tanah dan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari pembusukan sampah yang tidak terkelola.
Lantas, ke mana perginya 70 persen sisanya? Jawabannya ada di sekitar kita, mengalir di sungai-sungai, menjadi abu di halaman belakang rumah warga melalui pembakaran terbuka, atau menumpuk tak terkendali di lahan-lahan kosong.
Bahkan sampah yang berhasil “diselamatkan” oleh armada pengangkut pun belum benar-benar terkelola dengan baik. Di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Lune, praktik open dumping atau pembuangan terbuka masih menjadi metode utama.
Secara teknis, open dumping hanyalah cara memindahkan tumpukan masalah dari pemukiman ke satu titik lahan. Tanpa adanya sistem pelapisan dan pengolahan, TPA ini justru menjadi sumber polusi baru. Tumpukan sampah organik yang membusuk dalam kondisi tanpa oksigen melepaskan gas metana. Di mata para ahli iklim, gas ini adalah musuh yang jauh lebih berbahaya daripada karbon dioksida dalam memicu pemanasan global.
Kondisi ini memicu keprihatinan dari berbagai pihak, termasuk aktivis lingkungan NTB, Dedy Kusnadi. Menurutnya, Dompu saat ini tengah berada dalam “bom waktu” krisis iklim. Meski pemerintah daerah telah mengantongi berbagai regulasi terkait pengelolaan sampah.
Seperti, Perpres No. 97 Tahun 2017 menargetkan pengurangan sampah sebesar 30 persen pada 2025. Di tingkat lokal, Pemkab Dompu memiliki modalitas hukum berupa Perda No. 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Perbup No. 31 Tahun 2022 tentang Jakstrada. Bahkan pengelolaan sampah masuk dalam prioritas RPJMD 2025–2029 melalui Gerakan Kebersihan Semesta,
Namun, Dedy menilai ada jarak yang lebar antara kebijakan di atas kertas dengan implementasi operasional. “Praktik pengelolaan sampah kita masih jauh dari target nasional. Jika kondisi ini terus dibiarkan, komitmen penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) yang dicanangkan pemerintah pusat hanya akan menjadi narasi tanpa realisasi,” tegas Dedy.
Secercah Harapan dari Akar Rumput
Di tengah bayang-bayang “bom waktu” ekologis tersebut, sebuah gerakan swadaya mulai tumbuh menyelinap di antara tumpukan masalah. Inisiatif itu bernama Bank Sampah. Bukan lahir dari kebijakan top-down yang kaku, ide ini justru membumi, muncul dari diskusi sederhana di tingkat desa.
Sejumlah aktivis lingkungan lokal, yang terdiri dari Syamsudin, Abdul Azis, Anisah, Novianti dan Kartini bersama perangkat desa mulai melontarkan satu pertanyaan mendasar yang menggugah kesadaran kolektif. Apakah sampah benar-benar tidak memiliki nilai?
Pertanyaan itu akhirnya bergulir ke meja panas Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Syamsudin menceritakan, di dalam ruangan yang pengap oleh asap rokok dan aroma kopi, suasana yang semula tenang mendadak berubah riuh saat topik bank sampah dilemparkan ke forum.
Ketegangan memuncak ketika seorang warga senior, Arsyad (47 tahun) berdiri, wajahnya mengeras. Ia memukul meja pelan, menarik perhatian seluruh peserta rapat.
“Kita ini bicara pembangunan, Pak! Bicara jalan rusak, bicara pupuk yang susah, bicara air bersih!” serunya dengan nada tinggi. “Kenapa sekarang kita malah disuruh mengurus sampah plastik? Mau ditaruh di mana muka kita kalau setiap hari harus memilah-milah barang kotor seperti pemulung?,” ungkap Syamsudin mengulas pernyataan Arsyad.
Tidak hanya Arsyad, sejumlah warga lainnya juga angkat bicara. “Jangan bikin susah warga, Pak. Ibu-ibu sudah pusing mengurus dapur, sekarang mau ditambah lagi kerjaan mencuci botol bekas? Memangnya plastik-plastik itu bisa jadi beras?,” tolak Amiruddin warga lainnya.
Cemoohan dan tawa sinis sempat membanjiri ruangan. Syamsudin dan para aktivis muda yang hadir hanya bisa saling pandang. Mereka menghadapi tembok besar bernama skeptisisme. Di mata warga saat itu, ide bank sampah tak lebih dari sekadar proyek eksperimental yang merepotkan dan tidak masuk akal secara ekonomi.
“Awalnya banyak yang tidak percaya. Mereka pikir ini cuma program sesaat, atau bahkan sekadar cara halus pemerintah desa untuk lari dari tanggung jawab mengangkut sampah,” kenang Syamsudin, pengelola bank sampah di Desa Dore Bara, mengingat pahitnya hari-hari awal itu.
Runtuhnya Tembok Keraguan
MANFAAT NYATA: Ekspresi kegembiraan warga saat melihat hasil timbangan sampah rumah tangga mereka dikonversi menjadi saldo tabungan. Melalui sistem bank sampah ini, masyarakat mulai merasakan bahwa memilah sampah dari dapur bukan lagi beban, melainkan aset ekonomi yang produktif dan bermanfaat bagi keluarga.
Namun, Syamsudin dan rekan-rekannya tidak mundur. Di tengah hujan kritik, mereka tetap tenang, membawa contoh nyata plastik yang sudah dikemas dan memiliki nilai jual di pengepul. Mereka bicara bukan lagi soal teori lingkungan yang muluk-muluk, tapi soal bagaimana sampah bisa menjadi “tabungan” di saat mendesak.
Perlahan, argumen rasional mulai melunakkan hati yang keras. Edukasi yang dilakukan secara gerilya, dari rumah ke rumah pasca-Musrenbangdes yang panas itu, akhirnya membuahkan hasil. Warga yang dulunya paling keras menolak, kini istrinya justru menjadi orang pertama yang rutin membawa karung berisi botol plastik ke bank sampah.
Pola pikir masyarakat Desa Doro Bara mulai bergeser. Karena menyaksikan sampah telah memberikan nilai ekonomi. Sampah tidak lagi dipandang semata-mata sebagai kotoran yang memalukan, melainkan sebagai sumber nilai ekonomi kecil yang selama ini terabaikan di bawah hidung mereka sendiri.
Cara kerja bank sampah sebenarnya sederhana. Warga diminta memilah sampah rumah tangga, terutama sampah anorganik seperti, botol plastik, gelas, plastik, kardus, logam dan kemasan minuman. Sampah itu kemudian disimpan di rumah hingga hari penimbangan.
Di bank sampah desa, karung-karung sampah ditimbang satu per satu. Beratnya dicatat, nilainya dihitung, lalu dimasukkan ke dalam buku tabungan warga.
Rantai Penyelamat: Dari Desa ke Industri
Upaya sporadis di tingkat desa tidak akan menjadi gerakan yang berkelanjutan tanpa adanya muara yang jelas. Di sinilah Bank Sampah Induk (BSI) Mountrash Dompu mengambil peran sebagai jangkar utama. BSI Mountrash ini adalah Bank sampah induk yang mengumpulkan sampah-sampah dari Bank sampah desa. BSI Mountrash menjadi “benteng terakhir” yang memastikan sampah-sampah yang telah dipilah warga tidak kembali ke selokan atau berakhir di TPA.
Setiap minggunya, mobil pengangkut bergerak menjemput hasil keringat warga dari berbagai bank sampah desa. Sampah-sampah plastik yang telah terkumpul dalam jumlah besar itu kemudian dibawa ke pusat pengelolaan.
Di sana, deru mesin pengepres memecah keheningan, memadatkan tumpukan botol dan gelas plastik menjadi bal-bal rapi yang siap dikirim menuju industri daur ulang di luar daerah.
MATA RANTAI TERAKHIR: Setelah dikumpulkan dari bank sampah desa, plastik-plastik ini dipres di Bank Sampah Induk Mountrash untuk persiapan pengiriman ke pusat daur ulang. Proses ini memastikan bahwa sampah rumah tangga yang dipilah warga benar-benar terolah dan tidak berakhir menumpuk di TPA lokal yang masih menggunakan sistem terbuka.
Ekonomi Domestik: Dari Plastik Menjadi Beras
Perubahan perilaku ini perlahan membawa dampak ekonomi yang nyata bagi ketahanan keluarga. Meski secara nominal angka yang dihasilkan dari sampah plastik tampak kecil dibandingkan hasil panen jagung atau upah tukang batu, bagi para ibu, uang ini adalah “dana taktis” yang sangat berharga.
Di sudut Desa Dore Bara, Siti (42), salah seorang nasabah aktif, menunjukkan buku tabungan bank sampahnya dengan bangga. “Dulu plastik-plastik ini saya tumpuk lalu bakar karena bikin kotor halaman. Sekarang, saya cuci bersih, saya simpan di karung,” ceritanya.
“Memang kelihatannya cuma ribuan rupiah, tapi kalau sudah terkumpul, lumayan sekali. Kemarin saldo sampah saya cukup untuk beli dua tabung gas LPG dan sisanya buat jajan anak sekolah. Jadi tidak perlu lagi tunggu suami pulang dari sawah untuk urusan dapur kecil-kecil begini,” akunya jujur.
Hal senada diungkapkan oleh Aminah, warga Desa O’o yang suaminya bekerja sebagai tukang batu. Bagi Aminah, bank sampah adalah penyelamat di saat “musim kering” atau ketika proyek bangunan sedang sepi. “Kalau suami lagi tidak ada panggilan kerja, tabungan sampah ini yang saya tarik untuk beli beras atau bumbu dapur. Kami merasa punya simpanan rahasia yang tidak disangka-sangka datangnya dari barang bekas,” tuturnya.
Data dari BSI Mountrash memperkuat testimoni warga ini. Rata-rata nasabah mampu menyetor 10–20 kilogram plastik per bulan. Dengan harga jual Rp2.000 hingga Rp4.000 per kilogram tergantung jenisnya, setiap rumah tangga mampu mengantongi Rp40.000 hingga Rp80.000 per bulan.
Di Desa Dore Bara saja, perputaran uang dari sampah mencapai Rp5 juta hingga Rp8 juta setiap bulan. Uang ini tidak mengalir ke luar, melainkan berputar kembali ke kantong-kantong warga dalam bentuk tabungan yang cair tepat saat dibutuhkan.
“Banyak nasabah kami yang sebelumnya hanya mengandalkan pendapatan suami dari sawah atau buruh bangunan. Sekarang mereka punya kebanggaan sendiri karena memiliki uang pegangan sendiri,” tambah Rony Haryato. Bahkan, tren di beberapa desa menunjukkan para ibu mulai secara kolektif mengumpulkan saldo bank sampah mereka untuk kebutuhan yang lebih besar, seperti biaya persiapan Lebaran atau membayar iuran sekolah.
Digitalisasi Mountrash: Membangun Kepercayaan Melalui Transparansi
Dalam operasionalnya, Bank Sampah induk ini menghadirkan terobosan modern melalui digitalisasi berbasis aplikasi Mountrash. Langkah yang digagas sejak tahun 2025 ini terbukti efektif dalam memulihkan kepercayaan sekaligus memacu antusiasme nasabah yang sebelumnya sempat meredup. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah nasabah Bank sampah BSI Mountrash.
Rony mengakui bahwa selama ini tingkat partisipasi masyarakat untuk menabung sampah tergolong minim akibat sistem pencatatan manual. Di masa lalu, masyarakat sering kali merasa ragu terhadap akurasi timbangan dan transparansi pembukuan yang dilakukan di buku tulis biasa. Pola konvensional tersebut rentan terhadap kesalahan manusia dan kehilangan data, yang akhirnya memicu ketidakpercayaan warga untuk terlibat lebih jauh.
Namun, situasi tersebut berubah drastis sejak adanya aplikasi Mountrash. “Digitalisasi ini berhasil memperkokoh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap manajemen Bank Sampah. Penggunaan aplikasi dalam setiap pencatatan transaksi memberikan kesan profesional yang sangat kuat di mata warga,” ungkapnya.
Salah satu daya tarik utama sistem ini adalah kemudahan bagi nasabah untuk memantau saldo tabungan mereka secara real-time. Warga kini tidak perlu lagi menebak-nebak nilai tabungan mereka, cukup melalui layar ponsel, mereka dapat melihat akumulasi berat sampah yang terkumpul serta nilai konversi rupiahnya secara instan.
“Bagi kami selaku pengelola, sistem ini adalah kunci transparansi sekaligus instrumen vital untuk menjaga kredibilitas di mata publik. Ketika warga melihat data yang akurat dan terbuka, mereka tidak lagi ragu untuk menjadikan sampah sebagai aset ekonomi,” tambahnya.
Gerakan Baru: Dari Musyawarah ke Gotong Royong
Keberhasilan digitalisasi dan perputaran rupiah ini akhirnya melahirkan sebuah fenomena sosial baru di tingkat desa. Ilyas Wahyuddin, Kepala Desa Soro Barat, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu sekaligus mitra setia Bank Sampah Induk Mountrash Dompu, mengungkapkan bahwa esensi bank sampah kini telah melampaui nilai ekonomi semata.
Dampak terbesarnya justru terletak pada transformasi perilaku yang fundamental. Di desanya, sampah yang dahulu dianggap beban tak bernilai dan pemandangan kusam di pinggir jalan, kini mulai dipandang sebagai sumber daya yang bermanfaat. Perubahan ini menciptakan atmosfer baru dalam kehidupan bermasyarakat.
“Setiap hari Minggu di desa kami jadi hari penimbangan sampah bahkan telah berubah menjadi gerakan sosial yang dinantikan warga,” ungkap Ilyas dengan nada bangga.
Pada hari penimbangan, semangat gotong royong sangat kental. Anak-anak tampak antusias membantu ibu mereka mengangkut karung-karung berisi botol plastik, menjadikannya momen belajar tentang lingkungan sejak dini.
Para ibu dengan sigap saling bantu mencatat berat sampah, sementara pengelola melakukan penimbangan dengan teliti, memastikan setiap gram plastik terdata dalam sistem digital.
Meski geliat positif ini terus tumbuh, Ilyas tetap berpijak pada realitas. Ia mengakui bahwa mengubah pola pikir ribuan kepala tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan di lapangan masih ada, terutama dari mereka yang belum tersentuh kesadaran lingkungan.
“Masih ada warga yang memilih membakar sampah karena dianggap praktis. Membakar memang menghilangkan sampah dalam sekejap dari pandangan, tapi mereka lupa ada dampak jangka panjang bagi kesehatan dan iklim kita,” pungkasnya.
Namun, bagi Ilyas, setiap botol plastik yang masuk ke timbangan adalah satu kemenangan kecil. Perlahan tapi pasti, jumlah warga yang sadar untuk memilah sampah terus bertambah. Hingga kini di desa tersebut mencapai 130 warga.
Dompu mungkin masih memiliki potret muram soal pengelolaan sampah daerah, namun lewat tangan-tangan tangguh para ibu, dukungan perangkat desa, dan transparansi digital Bank Sampah Induk, “bom waktu” itu kini sedang dijinakkan satu persatu.
Akademis: Kekuatan Komunitas Melawan Krisis Global
Gerakan bank sampah di Dompu bukan sekadar fenomena sosial tanpa dasar. Akademisi NTB, Jufri, ST, MT, menegaskan bahwa inisiatif ini membuktikan bahwa solusi pengelolaan sampah tidak selalu harus bermula dari teknologi canggih atau investasi yang menguras anggaran daerah.
“Pengalaman di banyak daerah menunjukkan bahwa perubahan perilaku masyarakat justru menjadi faktor paling menentukan. Bank sampah bekerja efektif karena ia menyentuh langsung ke jantung masalah. Rumah tangga sebagai sumber sampah utama,” jelas Jufri.
Menurutnya, masalah krusial di Indonesia selama ini bukanlah ketiadaan teknologi, melainkan kebiasaan mencampur sampah yang mematikan nilai ekonominya. “Sebagian besar sampah rumah tangga sebenarnya bernilai tinggi. Ketika masyarakat mulai memilah dari rumah, beban sistem pengelolaan di tingkat kabupaten berkurang secara signifikan, dan nilai ekonomi plastik tersebut pun terjaga,” tambahnya.
Jufri memaparkan bahwa model berbasis komunitas ini telah menjadi tren di berbagai negara berkembang sebagai solusi atas keterbatasan sistem formal pemerintah. “Di Brasil, sistem pengumpulan melibatkan koperasi pemulung yang sangat terorganisir. Di Filipina, pengelolaan berbasis komunitas sudah menjadi bagian dari kebijakan nasional. Ini membuktikan bahwa kita tidak harus selalu bergantung pada teknologi mahal,” urainya.
Menurutnya, teknologi memang penting, namun tanpa partisipasi aktif warga, sistem secanggih apa pun akan tetap menemui jalan buntu.
Menjinakkan Emisi dari Halaman Rumah
Dari perspektif perubahan iklim, Jufri melihat bank sampah sebagai instrumen vital dalam strategi pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Sektor limbah memiliki potensi kontribusi besar, terutama melalui penghentian praktik pembakaran sampah terbuka yang selama ini menjadi “tradisi” di pedesaan. “Jika sampah plastik tidak berakhir di api dan justru masuk ke rantai daur ulang, emisi karbon yang dihasilkan bisa ditekan secara drastis,” tegas peneliti isu lingkungan ini.
Meski aksi di satu desa di Dompu tampak kecil, Jufri optimistis terhadap dampak akumulatifnya. Ia memandang inisiatif lokal ini sebagai kontribusi nyata bagi agenda pembangunan rendah karbon nasional.
“Bayangkan jika ribuan desa melakukan hal yang sama seperti di Desa Dore Bara atau Soro Barat. Kontribusinya terhadap target iklim nasional akan sangat signifikan. Dompu adalah contoh nyata bagaimana aksi lokal yang digerakkan oleh para ibu rumah tangga bisa menjadi jawaban atas persoalan global. Perubahan iklim sering dianggap masalah besar negara, padahal solusinya dimulai dari apa yang kita lakukan terhadap sampah di rumah kita sendiri,” tutupnya.
M. Syaukani, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Dompu, M. Syaukani, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Dompu dalam memperkuat aksi nyata pengelolaan sampah. Fokus utama saat ini diarahkan pada optimalisasi Bank Sampah Unit di tingkat desa dan kelurahan sebagai instrumen strategis untuk menekan emisi gas rumah kaca, sekaligus menggerakkan roda ekonomi masyarakat.
Ia mengakui bahwa tantangan saat ini terletak pada keterbatasan armada dan anggaran operasional. Sebagai solusinya, Pemkab Dompu telah meluncurkan inisiatif strategis sejak September 2025 lalu. Memperkuat bank sampah desa. Program ini mengintegrasikan aktivasi Bank Sampah Unit dengan gerakan “Jum’at Bersih Semesta” guna mengakselerasi pencapaian target Zero Waste.
Syaukani menekankan bahwa Bank Sampah bukan sekadar tempat penampungan sementara, melainkan garda terdepan dalam mereduksi volume sampah langsung dari sumbernya, yakni rumah tangga. Langkah ini dinilai krusial untuk memutus pola lama masyarakat yang masih membakar sampah secara liar atau membuangnya ke aliran sungai.
“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kami sangat mengandalkan kemandirian desa melalui Bank Sampah. Dengan disiplin memilah di hulu, beban TPA dapat berkurang signifikan dan pencemaran lingkungan bisa kita tekan seminimal mungkin,” jelas Syaukani.
Di sisi lain, program ini membawa paradigma baru bagi ekonomi kerakyatan. Sampah anorganik seperti plastik, kertas, dan logam kini diposisikan sebagai komoditas bernilai ekonomis, bukan lagi limbah yang sekadar dibuang.
Melalui sistem tabungan di Bank Sampah, warga mulai merasakan manfaat finansial secara langsung. Transformasi ini diharapkan mampu mengubah perilaku masyarakat secara permanen dalam memandang sampah sebagai aset yang dapat meningkatkan kesejahteraan.
“Ada dua nilai utama yang kita sasar. Lingkungan yang lebih sehat melalui penurunan emisi karbon, dan penguatan ekonomi sirkular bagi warga. Kuncinya hanya satu, yakni disiplin pemilahan dari rumah,” tutup Syaukani optimistis.
Baiq Nelly Yuniarti, Kepala Bappeda NTB
Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menyatakan bahwa pengelolaan sampah merupakan isu fundamental dalam agenda pembangunan rendah karbon. Menurutnya, tantangan terbesar saat ini adalah mendisiplinkan masyarakat sebagai penghasil sampah. “Kita berkomitmen mendisiplinkan masyarakat penghasil sampah,” tegas Nelly.
Selain sosialisasi yang masif, Nelly menekankan pentingnya penegakan aturan oleh seluruh kepala daerah. Ia juga mengakui bahwa dukungan anggaran saat ini belum optimal dan berharap DPRD dapat memperkuat alokasi pembiayaan agar agenda pembangunan rendah karbon berjalan efektif.
“Isu perubahan iklim dan kerusakan lingkungan kini menjadi sangat strategis. Ini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak demi keberlanjutan daerah dan arah pembangunan ekonomi hijau nasional,” pungkasnya.
Dia menjelaskan bahwa NTB saat ini menjadi salah satu wilayah percontohan yang diintegrasikan dalam kebijakan Low Carbon Development Initiative (LCDI) fase kedua untuk perencanaan 2025–2045.
Pemerintah daerah menargetkan mencapai net zero emission pada tahun 2050 dengan fokus pada sektor energi bersih dan pengelolaan limbah. Program ini didukung oleh pemerintah pusat (Bappenas) dan kemitraan internasional (Inggris) untuk pembangunan rendah karbon dan ekonomi hijau.
Butuh Aksi, Bukan Sekadar Regulasi
Dedi, aktivis yang gigih mengawal isu lingkungan ini, kembali menegaskan bahwa pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Dompu tidak boleh sekadar menjadi pajangan administratif. Peran Bank sampah harus mendapat perhatian serius dari pemerintah.
“Kita butuh aksi nyata di lapangan. Mulai dari pemilahan sampah di sumber, penguatan Bank Sampah, hingga modernisasi pengelolaan TPA agar tidak menjadi sumber metana. Tanpa pengawalan regulasi yang serius, target penurunan emisi 31,89 persen pada 2030 hanya akan menjadi angka tanpa makna. Pemerintah harus tegas dalam mengawal regulasi yang ada,,” tutup Dedi.
Persoalan sampah di Dompu menjadi bukti bahwa aksi iklim tidak melulu milik kota besar. Keberhasilan pengelolaan limbah di tingkat kabupaten justru menjadi penentu sejauh mana Indonesia mampu memenuhi janji global dalam menekan laju pemanasan bumi.
Pengalaman Dompu menunjukkan bahwa solusi lingkungan tidak selalu harus lahir dari teknologi megah. Seringkali, ia dimulai dari hal-hal paling bersahaja, memilah sisa makanan di dapur, mengumpulkan botol plastik ke dalam karung, lalu membawanya ke bank sampah.
Dalam skala krisis iklim global, langkah kecil ini mungkin terlihat sepele. Namun, jika dilakukan serempak oleh ribuan desa di seluruh nusantara, dampaknya akan luar biasa. Di Dompu, perubahan itu dimulai dari satu kebiasaan buruk yang perlahan ditinggalkan, membakar sampah di halaman rumah. Kebiasaan itu kini berganti menjadi sebuah harapan baru menabung sampah. (***)
