Di tengah gencarnya narasi efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah daerah, sorotan justru layak diarahkan pada Sekretariat DPRD Dompu.
Lembaga yang menopang kerja-kerja legislatif ini masih menyisakan tanda tanya dalam pengelolaan belanja perjalanan dinas, pos anggaran yang selama ini kerap luput dari pengawasan publik.
Data menunjukkan, pada tahun 2025, anggaran perjalanan dinas di Sekretariat DPRD Dompu mencapai Rp 2.882.600.000. Angka ini bukan sekadar besar, tetapi juga mencerminkan prioritas belanja yang patut dipertanyakan di tengah berbagai kebutuhan dasar masyarakat yang belum sepenuhnya terjawab.
Memasuki tahun 2026, memang terjadi penurunan. Alokasi anggaran perjalanan dinas dipangkas menjadi Rp 1.617.000.000.
Sekilas, ini tampak seperti langkah efisiensi. Namun, benarkah demikian?
Penurunan dari Rp 2,88 miliar ke Rp 1,61 miliar memang menunjukkan adanya koreksi, sekitar 43 persen. Tapi persoalan mendasarnya bukan semata pada besaran pemangkasan, melainkan mengapa anggaran sebelumnya bisa membengkak hingga mendekati Rp 3 miliar.
Jika efisiensi baru dilakukan sekarang, publik berhak bertanya. Apakah anggaran jumbo di tahun sebelumnya merupakan bentuk pemborosan yang selama ini dibiarkan?
Lebih jauh, meski telah dipangkas, angka Rp 1,6 miliar tetap tidak bisa dianggap kecil. Di tengah tuntutan pembangunan infrastruktur, penguatan sektor pertanian, hingga peningkatan layanan publik, alokasi miliaran rupiah untuk perjalanan dinas tetap terasa janggal.
Apalagi jika penggunaannya tidak disertai transparansi mengenai output dan dampaknya.
Berapa banyak perjalanan dinas yang benar-benar menghasilkan kebijakan strategis?
Berapa yang sekadar rutinitas birokrasi tanpa hasil terukur?
Di sinilah letak persoalan utamanya. Belanja perjalanan dinas selama ini kerap menjadi “zona abu-abu” dalam pengelolaan anggaran. Ia dibungkus dengan istilah koordinasi, konsultasi, atau studi banding yang sering kali tidak memiliki indikator keberhasilan yang jelas.
Padahal, di era digital saat ini, berbagai kegiatan koordinasi bisa dilakukan secara daring dengan biaya jauh lebih efisien. Mempertahankan anggaran perjalanan dinas dalam jumlah besar justru menunjukkan lambannya adaptasi birokrasi terhadap tuntutan efisiensi modern.
Sekretariat DPRD Dompu seharusnya menjadi bagian dari solusi, bukan justru memperpanjang pola lama. Anggaran dihabiskan karena tersedia, bukan karena benar-benar dibutuhkan.
Jika pola ini masih bertahan, maka pemangkasan di tahun 2026 bukanlah prestasi. Ia sekadar koreksi atas praktik anggaran yang sebelumnya tidak terkendali.
Publik tentu tidak cukup hanya disuguhi angka penurunan. Yang lebih penting adalah komitmen jangka panjang memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberi manfaat nyata.
Tanpa itu, efisiensi hanya akan menjadi slogan tahunan, tampak di atas kertas, tetapi hilang dalam praktik. Dan jika itu yang terjadi, maka yang dipangkas bukanlah pemborosan, melainkan hanya citra. (saudi)
