MATARAM – Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB XII Tahun 2026 tidak hanya menjadi panggung persaingan antaratlet untuk memperebutkan medali. Lebih dari itu, ajang olahraga terbesar di Nusa Tenggara Barat ini diposisikan sebagai tolok ukur kesiapan daerah menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028, mulai dari kualitas atlet, tata kelola organisasi cabang olahraga, hingga kemampuan daerah menjadi tuan rumah event olahraga berskala nasional.
Porprov yang berlangsung pada 16–26 Juli 2026 itu menghadirkan atmosfer berbeda. Seluruh mekanisme penyelenggaraan mulai diarahkan mengikuti standar PON, sebagai bagian dari simulasi besar yang disiapkan KONI NTB sebelum provinsi ini menerima estafet sebagai tuan rumah PON 2028.
Ketua KONI NTB, H. Mori Hanafi, mengatakan Porprov tahun ini bukan hanya kompetisi untuk menentukan juara daerah. Ajang tersebut juga menjadi instrumen evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan olahraga NTB.
“Semua kami desain mendekati standar PON. Ini menjadi latihan bersama bagi panitia, pengurus cabang olahraga, wasit, hingga atlet agar memiliki pengalaman menghadapi sistem penyelenggaraan yang lebih modern,” kata Mori Hanafi dalam konferensi pers di Media Center Grand Madani, Mataram, Kamis (16/7).
Salah satu perubahan yang diterapkan adalah digitalisasi administrasi atlet. Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara daring sebagai bagian dari modernisasi sistem penyelenggaraan pertandingan.
Menurut Mori, langkah tersebut menjadi bagian dari transformasi tata kelola olahraga di NTB yang selama ini masih banyak dilakukan secara manual.
Porprov NTB 2026 mempertandingkan 51 cabang olahraga dengan melibatkan sekitar 4.860 atlet, 1.088 ofisial, serta 519 wasit, hakim, dan juri. Pertandingan digelar di enam kabupaten/kota, yakni Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Kabupaten Sumbawa Barat.
Beberapa cabang olahraga bahkan telah memulai pertandingan sejak 12 Juli sebelum pembukaan resmi dilaksanakan.
Menurut Mori, banyaknya cabang olahraga yang dipertandingkan bukan semata mengejar jumlah, tetapi memberi kesempatan kepada atlet memperoleh pengalaman kompetitif sebelum menghadapi level nasional.
“Kami ingin semua cabang yang diproyeksikan tampil pada PON memiliki jam terbang yang cukup. Bahkan tiga cabang ekshibisi juga diberikan ruang agar potensi atletnya dapat terlihat,” ujarnya.
Namun Porprov kali ini juga membawa konsekuensi besar bagi organisasi olahraga di NTB.
Mori menegaskan hasil evaluasi selama penyelenggaraan akan menjadi dasar menentukan cabang olahraga mana yang benar-benar siap menuju PON 2028.
Cabang olahraga yang dinilai belum memenuhi aspek pembinaan maupun tata kelola organisasi tidak menutup kemungkinan akan mendapat evaluasi serius.
“Porprov ini adalah seleksi besar. Tidak hanya atlet yang dinilai, tetapi juga organisasi cabang olahraga. Semua harus menunjukkan kesiapan jika ingin menjadi bagian dari PON 2028,” tegasnya.
Hasil Porprov juga akan menjadi dasar pembentukan program pemusatan latihan jangka panjang selama dua tahun.
Atlet-atlet terbaik dari setiap cabang olahraga diproyeksikan menjadi tulang punggung NTB untuk mengejar target masuk lima besar nasional pada PON 2028.
Di sisi lain, penyelenggaraan Porprov juga dipandang memiliki dampak ekonomi yang tidak kecil.
Dengan ribuan atlet, ofisial, dan perangkat pertandingan yang datang dari berbagai daerah, sektor jasa diperkirakan ikut bergerak.
KONI NTB memperkirakan perputaran ekonomi selama penyelenggaraan Porprov tahun ini dapat melampaui Rp100 miliar, meningkat dibanding penyelenggaraan sebelumnya yang diperkirakan menghasilkan sekitar Rp50 miliar.
Sektor perhotelan menjadi salah satu yang paling diuntungkan. Sedikitnya lebih dari 4.200 kamar digunakan selama pelaksanaan pertandingan.
Belum lagi aktivitas rumah makan, transportasi, pelaku usaha mikro, hingga pusat-pusat perdagangan yang diperkirakan ikut menikmati peningkatan aktivitas ekonomi akibat kehadiran ribuan peserta dan penonton.
Untuk mendukung penyelenggaraan, KONI NTB mengalokasikan kebutuhan anggaran sekitar Rp14 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp8,8 miliar bersumber dari APBD, sementara sisanya diperoleh melalui dukungan sponsor dan kolaborasi berbagai pihak.
Mori menyebut dukungan dunia usaha menjadi salah satu kunci agar penyelenggaraan tetap berjalan optimal tanpa membebani anggaran pemerintah secara penuh.
“Kolaborasi ini menjadi contoh bahwa penyelenggaraan olahraga tidak hanya bergantung pada APBD, tetapi juga dapat didukung dunia usaha dengan tata kelola yang profesional dan transparan,” ujarnya.
Konferensi pers tersebut juga dihadiri Sekretaris Umum KONI NTB Muhammad Nur Haedin, Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan Dikpora NTB Agus Sukmayadi, serta sejumlah insan media dari berbagai kabupaten dan kota di NTB.
Dengan posisi strategis sebagai tuan rumah PON 2028 bersama NTT, Porprov NTB 2026 akhirnya tidak lagi hanya dimaknai sebagai kompetisi dua tahunan. Ajang ini menjadi ruang pembuktian bahwa NTB mulai membangun fondasi prestasi, organisasi, dan penyelenggaraan olahraga menuju panggung nasional. (di)
