DOMPU – Euforia keberhasilan Kontingen Dompu pada Porprov NTB 2026 berpotensi berbenturan dengan realitas keuangan daerah. Di tengah raihan sejumlah medali, bonus bagi atlet dan pelatih justru belum memiliki alokasi anggaran dalam APBD murni 2026.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Dompu, Muhammad Syahroni, SP., MM., mengatakan pemerintah hanya memiliki dua opsi untuk membayar bonus, yakni melalui APBD Perubahan 2026 atau menundanya ke APBD 2027.
“Memang bonus atlet belum teralokasikan di APBD murni 2026. Opsinya bisa di APBD Perubahan 2026 atau di APBD 2027,” kata Syahroni kepada Tambora Post, Sabtu (25/7/2026).
Pernyataan itu muncul ketika Kontingen Dompu mencatat prestasi dengan mengoleksi 44 medali emas, 44 perak, dan 85 perunggu. Jika mengacu pada skema bonus yang dijanjikan Bupati Dompu, Bambang Firdaus, total kebutuhan anggaran untuk atlet dan pelatih diperkirakan menembus llebih dari Rp3 miliar.
Namun, ruang fiskal pemerintah daerah disebut sangat terbatas.
Syahroni mengakui kondisi APBD Perubahan 2026 tidak memberi ruang leluasa untuk menambah pos belanja baru. Bahkan, belanja yang sudah dianggarkan pun masih harus dievaluasi dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Di perubahan 2026 ini kondisi fiskal sangat sempit. Jangankan menambah belanja baru, terhadap belanja yang sudah ada saja perlu benar-benar direalistiskan sesuai kemampuan anggaran,” ujarnya.
Meski demikian, keputusan akhir bukan berada di tangan BPKAD semata. Menurut Syahroni, pembayaran bonus akan ditentukan melalui kesepakatan kepala daerah bersama DPRD dalam pembahasan anggaran. “Semua kembali pada kesepakatan para pengambil kebijakan,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa keterlambatan pembayaran bonus bukan hal baru di Dompu. Pada Porprov NTB 2023, ketika kondisi fiskal daerah relatif lebih baik dibanding saat ini, bonus atlet tetap baru dapat direalisasikan pada tahun berikutnya, melalui APBD 2024.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa para atlet dan pelatih yang telah mengharumkan nama Dompu kemungkinan harus kembali bersabar menunggu penghargaan finansial dari pemerintah Daerah.
Di satu sisi prestasi terus meningkat, tetapi di sisi lain kemampuan fiskal daerah belum mampu bergerak secepat laju para atlet di arena pertandingan. (di)
