Inilah bangunan Instalasi Pengelohan Air yang dibangun di Dusun Nusantara Desa Tambora untuk menjawab kebutuhan air bersih bagi warga setempat.
Oleh: Tim Investigasi
Di ujung barat Kabupaten Dompu, tepatnya di Dusun Nusantara, Desa Tambora, Kecamatan Pekat, berdiri sebuah bangunan yang seharusnya menjadi jawaban atas penderitaan warga selama puluhan tahun.
Bangunan itu adalah Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang dibangun Pemerintah Kabupaten Dompu melalui APBD Tahun 2025 dengan nilai anggaran mencapai Rp762 juta.
Proyek tersebut dikerjakan oleh CV. Anugerah Abadi.
Dari kejauhan, proyek itu tampak berhasil.
Bangunan fisiknya berdiri kokoh. Jaringan pipa telah membentang dari sumber air hingga permukiman warga. Puluhan sambungan rumah (SR) sudah terpasang. Meteran air masih menempel di dinding rumah-rumah penduduk.
Semua tampak seperti proyek yang selesai tepat waktu dan siap dimanfaatkan.
Namun ketika ditelusuri lebih jauh, satu fakta mencolok segera terlihat.
Airnya tidak mengalir. Bukan karena sumber air mengering. Bukan pula karena bangunan roboh atau mesin hilang.
Melainkan karena masyarakat tidak sanggup membayar biaya listrik untuk menghidupkan pompa.
Setiap kali instalasi dioperasikan, biaya listrik yang harus dikeluarkan mencapai sekitar Rp200 ribu per hari.
Angka itu mungkin terdengar kecil di meja rapat pemerintah. Tetapi bagi masyarakat Dusun Nusantara yang sebagian besar menggantungkan hidup dari pekerjaan serabutan, buruh tani, dan petani lahan kering, biaya tersebut menjadi beban yang sulit ditanggung.
Akibatnya, proyek yang dibangun dengan dana ratusan juta rupiah itu kini lebih sering diam daripada beroperasi.
Bangunan ada. Pipa ada. Pompa ada. Tapi air tidak mengalir.
Pertanyaan pun muncul: apakah negara sedang membangun layanan air bersih atau hanya membangun bangunan fisiknya saja?
Meter Air yang Tertutup Rumput
Di salah satu rumah warga, meteran sambungan rumah tampak nyaris tak terlihat.
Rumput liar tumbuh tinggi menutup sebagian besar instalasi yang dipasang belum lama ini.
Pemilik rumah, I Nyoman S, mengaku belum pernah benar-benar menikmati manfaat proyek tersebut.
Sejak sambungan dipasang hingga kini, air nyaris tidak pernah mengalir ke rumahnya.
“Air tidak pernah sampai ke rumah kami. Meterannya saja sekarang sudah ditutupi rumput karena tidak pernah dipakai,” ujarnya.
Bukan hanya itu. Anaknya bahkan harus mengeluarkan biaya pribadi sekitar Rp1 juta untuk menambah jaringan pipa agar air bisa menjangkau rumah mereka.
Namun investasi tambahan itu tetap tidak menghasilkan apa-apa.
Air tetap tidak datang. “Sudah keluar uang sendiri, tapi air tetap tidak ada,” katanya.
Karena proyek tidak berfungsi sebagaimana mestinya, keluarga mereka terpaksa kembali menggunakan cara lama.
Mengambil air menggunakan jeriken dari Dam Kadindi.
Jaraknya sekitar tiga kilometer dari permukiman. Jalannya berbatu, menanjak, dan rusak.
Perjalanan yang seharusnya sudah tidak perlu lagi dilakukan setelah proyek air bersih senilai Rp762 juta selesai dibangun.
Air Bersih yang Berakhir Menjadi Iuran Listrik
Mahmuddin warga Dusun Nusantara
Mahmuddin, warga lainnya, mengaku persoalan terbesar bukan lagi mencari sumber air.
Sumber air tersedia. Masalahnya adalah biaya untuk mengangkat air tersebut menuju permukiman.
Menurutnya, pompa tidak bisa dihidupkan jika warga tidak terlebih dahulu mengumpulkan uang untuk membeli token listrik.
“Kalau tidak ada uang, pompa tidak hidup. Kalau pompa tidak hidup, air tidak jalan,” katanya.
Dalam sehari, Mahmuddin membutuhkan sedikitnya empat jeriken air.
Karena proyek tidak berfungsi rutin, ia harus bolak-balik menggunakan sepeda motor mengambil air dari sumber yang jauh.
Dua kali perjalanan setiap hari. Belum termasuk ketika musim kemarau tiba dan kebutuhan air meningkat.
Ironisnya, pada saat yang sama negara telah mengeluarkan anggaran ratusan juta rupiah untuk mengatasi persoalan tersebut.
Artinya, setelah proyek selesai dibangun, biaya penyediaan air justru dipindahkan kepada warga melalui mekanisme iuran listrik.
Masyarakat yang sebelumnya membeli tenaga untuk mengangkut air secara manual kini harus membeli listrik untuk menjalankan proyek pemerintah.
Kompleks Penderitaan Warga Tambora
Bagi warga Dusun Nusantara, krisis air hanyalah satu dari sekian banyak persoalan yang mereka hadapi.
Astuti Awalia, salah seorang warga, menyebut kehidupan di wilayah itu sebagai “paket lengkap penderitaan”.
Ia tidak memperoleh sambungan rumah ketika proyek dipasang.
Saat air sempat mengalir pun, ia tidak pernah ikut menikmati.
“Tidak mungkin menumpang terus ke tetangga. Mereka sendiri kekurangan air,” ujarnya.
Menurut Astuti, warga tidak hanya menghadapi krisis air.
Jaringan telekomunikasi nyaris tidak tersedia.
Pasokan listrik sering bermasalah. Jalan rusak berat.
Ketika musim hujan datang, sebagian ruas bahkan sulit dilalui kendaraan.
“Kalau musim kemarau kami susah air. Kalau musim hujan kami terisolasi karena jalan rusak. Sinyal juga tidak ada. Lengkap sudah penderitaan kami,” katanya.
Pernyataan itu menggambarkan jurang antara laporan keberhasilan pembangunan di atas kertas dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat di lapangan.
Kepala Dusun Nusantara, Desa Tambora, I Wayan Siyakin, tidak membantah kondisi yang dialami warganya. Saat ditemui Tambora Post, ia mengakui bahwa akses air bersih di wilayahnya hingga kini masih menjadi persoalan serius meski proyek Instalasi Pengolahan Air (IPA) telah selesai dibangun.
Menurutnya, Dusun Nusantara dihuni sekitar 120 kepala keluarga (KK). Namun dari jumlah tersebut, baru 51 KK yang memperoleh Sambungan Rumah (SR) dari program penyediaan air bersih tersebut. Sementara puluhan kepala keluarga lainnya hingga kini belum tersentuh layanan.
“Dari total 120 KK, baru 51 KK yang terpasang SR. Itu pun tiga sambungan diperuntukkan bagi fasilitas umum, sehingga jumlah rumah tangga yang benar-benar menikmati sambungan air lebih sedikit,” ujarnya.
Ia menjelaskan, meskipun jaringan dan sambungan telah terpasang, distribusi air kepada warga belum dapat berjalan secara optimal. Kendala utama yang dihadapi adalah biaya operasional, khususnya untuk pembayaran listrik pompa yang digunakan mengalirkan air dari sumber menuju permukiman warga.
Akibatnya, pelayanan air bersih tidak dapat dilakukan secara rutin. Warga harus mengumpulkan iuran terlebih dahulu setiap kali pompa akan dioperasikan. Ketika dana tidak terkumpul, distribusi air otomatis terhenti.
Kondisi tersebut, kata Siyakin, membuat manfaat proyek yang semula diharapkan menjadi solusi krisis air bersih belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Karena itu, pihak dusun bersama pemerintah desa tengah berupaya membentuk struktur pengelola atau kelembagaan khusus yang bertugas mengatur operasional dan pengumpulan iuran agar layanan air bersih dapat berjalan lebih teratur dan berkelanjutan.
Ketika Perencanaan Gagal Membaca Realitas
Dari berbagai temuan lapangan, persoalan utama proyek ini tidak mengarah pada kualitas bangunan.
Masalahnya justru berada pada jantung proyek: perencanaan.
Investigasi ini menemukan bahwa sistem distribusi air mengandalkan pompa listrik berdaya sekitar 5.500 watt.
Dalam dunia teknik penyediaan air minum, penggunaan pompa sebesar itu bukan keputusan kecil.
Konsekuensinya langsung dapat dihitung.
Semakin tinggi daya pompa, semakin besar pula biaya operasional.
Dan biaya operasional itulah yang pada akhirnya harus ditanggung masyarakat.
Pertanyaan paling mendasar kemudian muncul.
Siapa yang menghitung kemampuan warga membayar biaya listrik tersebut?
Apakah ada survei kemampuan masyarakat sebelum desain diputuskan?
Apakah ada analisis keekonomian yang menghitung biaya operasional jangka panjang?
Ataukah proyek ini hanya berfokus pada bagaimana bangunan selesai dibangun sebelum tahun anggaran berakhir?
Karena jika sejak awal diketahui biaya operasional akan mahal, maka memilih sistem seperti itu berarti memindahkan beban negara kepada masyarakat.
Sebaliknya, jika biaya operasional tidak pernah dihitung, maka itu menunjukkan adanya kelemahan serius dalam proses perencanaan.
Dalam kedua situasi tersebut, publik tetap berhak mempertanyakan kualitas pengambilan keputusan.
Feasibility Study yang Perlu Dibuka ke Publik
Proyek senilai Rp762 juta tentu tidak lahir begitu saja.
Sebelum pekerjaan dimulai, seharusnya terdapat dokumen Feasibility Study (FS), Detail Engineering Design (DED), hingga Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Dokumen-dokumen itu menjadi dasar seluruh keputusan teknis.
Karena itu, publik berhak mengetahui isi kajian tersebut.
Apakah persoalan biaya listrik sudah diprediksi?
Apakah risiko keberlanjutan operasional telah dibahas?
Apakah ada simulasi kemampuan warga membayar iuran?
Jika semua sudah dihitung namun tetap dipilih desain yang mahal, maka keputusan itu layak dipersoalkan.
Tetapi jika tidak pernah dihitung sejak awal, maka masalahnya jauh lebih serius.
Itu berarti proyek publik bernilai ratusan juta rupiah dibangun tanpa memperhitungkan apakah masyarakat mampu mengoperasikannya atau tidak.
Proyek Selesai, Masalah Baru Dimulai
Dalam praktik pembangunan infrastruktur di berbagai daerah, terdapat pola yang sering berulang.
Keberhasilan diukur dari selesainya pekerjaan fisik. Kontraktor selesai bekerja. Anggaran terserap. Bangunan berdiri. Dokumen pertanggungjawaban selesai. Lalu proyek diserahterimakan kepada masyarakat.
Setelah itu, negara seolah menghilang. Persis pola itulah yang tampak dalam proyek IPA Tambora.
Ketika fasilitas mulai menghadapi persoalan biaya operasional, masyarakat diminta mengelola sendiri.
Ketika warga tidak mampu membayar listrik, pelayanan berhenti.
Ketika pelayanan berhenti, proyek tetap dianggap selesai karena bangunannya masih berdiri.
Padahal esensi pembangunan air bersih bukanlah membangun bangunan.
Tujuannya adalah menghadirkan air.
Jika air tidak mengalir secara rutin, maka keberhasilan proyek sesungguhnya patut dipertanyakan.
Benarkah Tidak Ada Pilihan Lain?
Beberapa praktisi pengelolaan air yang dihubungi menyebut terdapat sejumlah alternatif teknologi yang lazim digunakan untuk wilayah terpencil.
Misalnya sistem gravitasi apabila topografi memungkinkan.
Atau pompa tenaga surya untuk menekan biaya operasional.
Banyak daerah lain mulai beralih ke energi surya karena investasi awal yang lebih mahal dapat ditebus dengan biaya operasional yang jauh lebih rendah dalam jangka panjang.
Pertanyaannya, apakah alternatif tersebut pernah dikaji dalam proyek IPA Tambora?
Apakah opsi energi surya pernah masuk dalam pembahasan?
Apakah ada analisis perbandingan biaya siklus hidup proyek?
Hingga laporan ini ditulis, belum ada jawaban yang memadai mengenai hal tersebut.
Rp762 Juta untuk Apa?
Pada akhirnya, kasus ini membawa publik pada pertanyaan yang lebih besar.
Apa sebenarnya yang dibeli dengan Rp762 juta uang rakyat?
Apakah negara membeli layanan air bersih?
Ataukah hanya membeli bangunan fisik?
Karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat masih mengangkut air menggunakan jeriken.
Masih menempuh perjalanan berkilometer. Masih bergantung pada sumber air lama. Masih kesulitan memperoleh air bersih setiap hari.
Padahal proyek telah selesai. Anggaran telah dibayar. Laporan pekerjaan kemungkinan telah dinyatakan tuntas.
Jika ukuran keberhasilan hanya sebatas bangunan berdiri, maka proyek ini memang sukses.
Namun jika ukuran keberhasilan adalah air yang mengalir ke rumah warga setiap hari, maka proyek tersebut masih jauh dari kata berhasil.
Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?
Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Dompu, Aris Ansyari, mengatakan proyek tersebut telah selesai diperiksa dan diserahterimakan kepada masyarakat.
Menurut dia, persoalan biaya operasional memang kerap muncul pada proyek penyediaan air bersih.
Ia menyebut pemerintah telah mendorong pembentukan kelembagaan pengelola agar pengumpulan biaya operasional dapat berjalan lebih teratur.
Namun pernyataan tersebut justru membuka pertanyaan baru.
Jika persoalan biaya operasional merupakan masalah yang “sering terjadi”, mengapa persoalan itu tidak diselesaikan sejak tahap perencanaan?
Mengapa masyarakat baru diminta mencari solusi setelah proyek selesai dibangun?
Karena sesungguhnya yang sedang dipersoalkan warga bukan keberadaan pengurus.
Bukan pula struktur kelembagaan. Yang mereka butuhkan adalah air. Dan hingga hari ini, air itu belum benar-benar hadir.
Di Dusun Nusantara, meteran-meteran air mulai ditumbuhi rumput.
Pipa-pipa mulai sepi dari aliran. Bangunan IPA masih berdiri sebagai monumen pembangunan.
Namun bagi warga yang setiap hari memikul jeriken dari Dam Kadindi, bangunan itu belum menjadi simbol kemajuan.
Ia justru menjadi pengingat bahwa pembangunan yang gagal menghitung biaya operasional dapat berubah menjadi monumen mahal dari sebuah perencanaan yang keliru.
Dan ketika Rp762 juta hanya menghasilkan bangunan tanpa layanan, maka yang patut dipertanyakan bukan sekadar proyeknya.
Melainkan cara negara merencanakan pembangunan itu sendiri. (*)
