DOMPU — Dugaan manipulasi data dalam proses seleksi PPPK di Puskesmas Soriutu, Kecamatan Manggelewa, memicu reaksi keras dari Ketua DPRD Dompu, Ir. Mutakkun.
Ketua DPRD menegaskan bahwa temuan lolosnya tenaga non ASN yang tidak memenuhi syarat dalam seleksi PPPK Tahun 2023 menjadi bukti bahwa proses rekrutmen selama ini diduga dipenuhi rekayasa dokumen oleh oknum-oknum di lingkup Pemkab Dompu.
“Manipulasi berkas untuk meloloskan tenaga non ASN yang jelas tidak memenuhi syarat adalah kejahatan terstruktur, bukan sekadar pelanggaran administrasi. Oknum yang terlibat wajib dimintai pertanggungjawaban hukum,” tegas Ketua DPRD saat dihubungi Tambora Post, Minggu (7/12/2025).
Tidak hanya itu, Ketua DPRD juga menyoroti temuan serius tentang keberadaan tenaga non ASN ‘siluman’ yang diangkat dan diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu pada Agustus 2025 oleh oknum Tim Verifikasi dan Validasi (Verval).
Ia menilai praktik itu sebagai indikasi kuat bahwa permainan kotor dalam proses PPPK telah berlangsung sistematis.
Desak Inspektorat dan APH Tidak Diam
Ketua DPRD mendesak Inspektorat Kabupaten Dompu untuk tidak menunggu laporan formal dalam menindaklanjuti persoalan ini.
“Berita dan data yang diungkap media sudah cukup menjadi pintu masuk bagi Inspektorat dan aparat penegak hukum untuk mendalami kasus ini,” katanya.
Menurutnya, lambannya respon pengawasan akan membuka ruang bagi pelaku untuk menghilangkan jejak maupun mengulang praktik serupa di masa depan.
Bupati Dompu sebelumnya telah memerintahkan pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Non ASN. Namun politisi dari Partai Nasdem ini mengingatkan bahwa tim tersebut tidak boleh bekerja setengah hati.
Ia menolak tegas jika solusi yang diambil hanya sebatas meminta oknum tenaga non ASN yang memalsukan dokumen untuk mengundurkan diri.
“Itu bukan penyelesaian! Manipulasi berkas adalah kejahatan, bukan sekadar salah input administrasi,” ujarnya lantang.
“Siapa pun yang ikut bermain dalam rekayasa PPPK harus diberikan sanksi disiplin hingga proses hukum.”
Ketua DPRD menegaskan bahwa penyebab utama kekacauan seleksi PPPK adalah bocornya integritas oknum pejabat, bukan kesalahan sistem.
Ia meminta Bupati Dompu mengawal penuh proses bersih-bersih Non ASN dan memastikan tim yang bekerja tidak berada di bawah tekanan atau intervensi pihak mana pun.
“Ini momentum memperbaiki total sistem rekrutmen. Jika dibiarkan, mafia PPPK akan terus tumbuh subur,” tutupnya.
Seperti diketahui, dugaan manipulasi data PPPK di Puskesmas Soriutu bukan lagi sekadar isu. Kepala Puskesmas sendiri, Derni Ekalita, telah mengakui bahwa terdapat penyesuaian data masa kerja staf RS demi memenuhi syarat administrasi. Bahkan, RS pun mengakui hal yang sama.(di)
