Ada yang terasa janggal dalam peringatan hari jadi Kabupaten Dompu ke-211 di Lapangan Beringin, Sabtu, 11 April 2026. Di dalam arena seremoni, tepuk tangan bergema mengiringi pidato Bupati Dompu, Bambang Firdaus.
Di luar pagar, suara pengeras massa demonstran justru memecah suasana, melontarkan kritik tajam terhadap arah kepemimpinan yang baru seumur jagung.
Kontras itu bukan sekadar perbedaan sudut pandang. Ia memperlihatkan jurang antara narasi resmi pemerintah dan kenyataan yang dirasakan sebagian masyarakat.
Dalam pidatonya, Bambang Firdaus memaparkan capaian kinerja yang diklaim menggembirakan. Realisasi pendapatan daerah 2025 disebut menyentuh Rp1,27 triliun, dengan tren peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
Dari sisi tata kelola, predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) B serta raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 11 tahun berturut-turut dijadikan bukti komitmen transparansi.
Di sektor layanan publik, pemerintah mengklaim cakupan Universal Health Coverage (UHC) telah mencapai sekitar 98 persen. Sementara itu, predikat “Kabupaten Sangat Inovatif” dalam ajang Innovative Government Award 2025 ditampilkan sebagai simbol keberhasilan reformasi birokrasi.
Sepintas, daftar itu tampak impresif. Namun, pertanyaan mendasar luput dijawab. Sejauh mana capaian administratif itu benar-benar terasa dalam kehidupan sehari-hari warga?
Sebab di luar pagar, narasi berbeda justru menguat.
Puluhan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Dompu menggelar aksi demonstrasi, menandai satu tahun kepemimpinan pasangan Bambang Firdaus–Sirajuddin bukan sebagai capaian, melainkan evaluasi keras. Mereka menyebutnya sebagai “rapor merah” pemerintahan.
Tuduhan itu bukan tanpa alasan. PMII menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang dinilai belum terselesaikan. Mulai dari stagnasi birokrasi akibat kekosongan jabatan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga isu ketidakharmonisan di internal pemerintahan yang berpotensi mengganggu stabilitas kebijakan.
Di sektor infrastruktur, kritik mereka lebih konkret. Jalan rusak yang tak kunjung tertangani, minimnya lampu penerangan jalan umum, hingga distribusi air bersih yang belum merata. Masalah klasik yang terus berulang, bahkan di tengah klaim keberhasilan pembangunan.
Yang paling keras disorot adalah sektor pertanian tulang punggung ekonomi Dompu. PMII menuding adanya permainan harga jagung di tingkat gudang dan pengecer yang merugikan petani. Jika benar, ini bukan sekadar persoalan pasar, melainkan kegagalan negara hadir melindungi produsen kecil.
Ironisnya, di saat pemerintah berbicara tentang pertumbuhan ekonomi dan penguatan sektor unggulan, petani justru menghadapi ketidakpastian harga dan distribusi.
Di titik ini, perayaan berubah menjadi cermin retak.
Apa arti deretan penghargaan jika pelayanan dasar masih timpang? Seberapa relevan capaian administratif jika jalan desa tetap berlubang dan air bersih masih jadi persoalan harian? Dan untuk siapa sesungguhnya pertumbuhan ekonomi itu bekerja?
Peringatan hari jadi seharusnya menjadi momentum refleksi, bukan sekadar seremoni. Namun yang terjadi di Dompu, panggung justru dipenuhi klaim sepihak, sementara kritik publik terdengar sebagai gangguan, bukan masukan.
Ancaman PMII untuk kembali turun dengan massa lebih besar seharusnya dibaca sebagai alarm, bukan sekadar dinamika jalanan. Ketika ruang dialog menyempit, jalanan selalu menjadi alternatif terakhir.
Dompu di usia ke-211 berdiri di persimpangan. Melanjutkan tradisi seremonial yang nyaman bagi penguasa, atau berani menatap kritik sebagai pijakan perubahan.
Sebab sejarah daerah tidak ditentukan oleh panjangnya daftar prestasi di atas kertas, melainkan oleh seberapa jujur ia menghadapi kenyataan di lapangan. (Saudi)
