DOMPU—Program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Dompu Kader Jaelani-H. Syahrul Parsan (AKJ-Syah) nampaknya tidak terealisasi dengan baik. Bahkan dinilai masih jauh dari harapan masyarakat.
“Program kerja 100 hari AKJ-Syah gagal. Belum berdampak pada perbaikan pelayanan publik,” ungkap Akademisi, Dr. Dodo Kurniawan, SE, ME pada TamboraPost.Com.
Seperti diketahui, ada empat program yang dijanjikan pemerintahan dengan jargo Jara Pasaka untuk dituntaskan dalam 100 hari kerja.
Pertama mengatasi kerusakan hutan dengan melakukan penghijauan. Kedua, pemasangan lampu penerangan jalan. Ketiga persoalan air bersih. Dan terakhir masalah reformasi birokrasi.
Untuk masalah penghijauan Dodo menilai, hanya dilakukan secara insidental atau tanpa rencana. Pelaksanaannya dinilai belum mampu menyadarkan masyarakat. “Minimal mengubah pola tingkah laku dari hanya menebang menjadi menanam,” katanya.
Sedangkan soal penerangan jalan, pemasangan lampu dinilai belum menjawab kebutuhan masyarakat. Karena dilakukan pada lokasi atau tempat yang tidak diperlukan. Bukan tempat strategis yang mampu memberikan multiplaiyer atau mendorong orang untuk melihatnya. “Misalnya hanya memasang lampu hias di jembatan, padahal harapan masyarakat lebih dari sekedar itu. Contoh seperti jembatan Padolo di Kota Bima,” terangnya.
Persoalan sarana air bersih masih menjadi masalah serius. Ini terbukti di sejumlah wilayah masyarakat masih kekurangan air bersih. “Reformasi Birokrasi apalagi. Salah satunya adalah masih lowong posisi Sekda definitif, padahal dengan kewenangan yang dimiliki progres pengisian sekda bisa lebih cepat,” ujarnya.
Pandangan yang sama juga disampaikan, Advokad Senior, Kisman Pangeran, SH. Dia menilai upaya pemerintah dalam mengatasi kerusakan hutan dengan melakukan penghijauan baru dilakukan pada beberapa titik tertentu. “Belum dilakukan secara sistimatis dan direncanakan dengan baik,” tuturnya.
Soal pemasangan lampu penerangan jalan diakui, belum dilakukan secara merata. Masih ada sejumlah wilayah yang belum disentuh. “Penerangan jalan sudah ada hasil yang bisa dilihat, walaupun masih beberapa titik yang belum disentuh,” ungkapnya.
Menurutnya, penanganan air bersih masih menjadi persoalan yang belum mampu diatasi secara serius dalam 100 hari kepemimpinan AKJ-Syah. Bahkan sampai saat ini, masih banyak masyarakat yang berteriak. “Artinya persoalan ini belum teratasi dengan baik,” katanya.
Terkait reformasi birokrasi, berbeda dengan Dodo, Kisman justru memberikan pandangan bahwa dalam hal ini belum bisa dinilai gagal atau tidak. Sebab, untuk merealisasikan Bupati Dompu masih terikat oleh regulasi. “Soal ini baru bisa kita lihat dan nilai setelah dilakukan mutasi tahap pertama nanti,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua KNPI Kabupaten Dompu, Syarifuddin, S.Pdi juga memberikan penilaian terhadap program kerja 100 hari AKJ-Syah. “Kalau soal penghijauan saya melihat karena keburu musim kemarau jadi pemerintah belum bisa berbuat banyak,” katanya.
Terkait penerangan jalan, Syarif menilai meski belum dilakukan secara 100 persen. Namun pemasangan sudah kelihatan di jalan negara, beberapa desa dan jembatan. “Kalau soal air bersih mungkin sudah tersentuh, cuman belum terasa hasilnya,” ungkapnya.
Mengenai reformasi birokras, Ketua KNPI menilai, pemerintahan AKJ-Syah belum diberikan kewenangan maksimal untuk menata birokrasi. Tetapi meski dibatasi oleh aturan, upaya perbaikan telah dimulai dengan mengangkat pelaksana tugas. “Saat ini, pertanyaan yang paling banyak adalah terkait masalah pengisian jabatan sekda definitif,” pungkasnya. (di)
