Oleh : Suherman
Diakhir Tahun ini, saya mencoba memotret perjalanan pemerintahan AKJ-Syah sepanjang Tahun 2021 dalam sebuah refleksi dan catatan.
AKJ-Syah dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Dompu pada 26 Februari 2021. Artinya sudah lebih kurang 10 bulan, mereka memimpin Bumi Nggahi Rawi Pahu.
Paska dilantik hingga akhir Tahun 2021, ada beberapa catatan sebagai refleksi dari perjalanan pemerintahan mereka. Bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan untuk membenci. Namun, semata-mata sebuah catatan untuk refleksi perbaikan.
Pertama, paska dilantik ada janji politik 100 hari yang disampaikannya. Diantaranya menyelesaikan urusan air bersih, reformasi birokrasi dan penerangan lampu jalan.
Catatanya paska 100 hari, hanya penerangan lampu jalan yang terlihat. Yang lainnya terutama soal air bersih hingga hari ini, belum dapat ditunaikannya.
Tentang 100 hari ini, saat itu juga menimbulkan aksi demontrasi mahasiswa yang menuntut untuk menyelesaikannya.
Kedua, reformasi birokrasi. Meski melampaui 100 hari. Namun, reformasi birokrasi untuk mengganti pejabat telah dilaksanakannya paska 6 bulan dilantik.
Kalau mau jujur, reformasi birokrasi itu memang baru sebatas gonta ganti pejabat. Belum pada reformasi birokrasi seutuhnya dan subtansial mereformasi briokrasi secara sistematis, perubahan pola prilaku dan etos kerja aparatur.
Pertanyaan kritisnya adalah apa yang berubah dari sistem, pelayanan publik dan etos kerja aparatur dari pemerintahan sebelumnya?! Hampir tidak ada yang berubah. Semuanya masih tampak sama.
Yang beda hanyalah, AKJ-Syah memilih “mungkin” tidak berdasarkan hubungan kekeluargaan atau bahkan uang. Ini dapat dilihat dari rekrutmen Calon Sekda.
Ketika mutasi Jilid I. AKJ-Syah tidak menampakkan politik “kalah keluar”. Terbukti, tidak ada pejabat yang dinon jobkan meski tidak mendukungnya saat Pilkada. Hanya mutasi dan rotasi jabatan, tidak ada yang demosi.
Pun demikian saat seleksi pejabat eselon II. Tidak ada terdengar soal jual beli jabatan dan kekeluargaan. Meski ada yang menyampaikan dugaan bahwa nama-nama pejabat yang terpilih adalah nama-nama yang jauh sebelumnya sudah beredar.
Kedua, AKJ-Syah nampaknya ” belum” sakti. AKJ-Syah “belum” sakti dalam arti apa-apa kebijakan yang telah dikeluarkannya tidak diindahkan atau tidak dilaksanakan oleh yang diberikan mandat.
Dalam catatan saya, ada beberapa surat edaran yang dikeluarkan AKJ diantaranya surat edaran Bupati Dompu tanggal 31 Mei 2021 dengan nomor 660/120/DLH/2021 tentang larangan pengerusakan hutan, pembalakan dan perdagangan liar serta upaya menjaga kelestarian lingkungan alam di Kabupaten Dompu, Bupati Dompu Kader Jaelani memerintahkan kepada seluruh Camat, Lurah dan Kades se-Kabupaten Dompu.
Sayangnya SE belum dieksekusi pada tataran tekhnis. Buktinya dimusim tanam, pembalakan marak terjadi, tidak ada yang bisa membendungnya. Apakah itu camat maupun kades sebagaimana dalam surat tersebut. Pun demikian dengan masyarakatnya.
Meski demikian upaya melestarikanya dengan menanam pohon, beberapa kali telah dilakukan. Tapi masih sebatas inisiatif masyarakat. Pemerintah sendiri nampaknya belum ada inisitatif melalui gerakan yang masif untuk melakukan penanaman.
Seingat saya, penanaman itu baru dilakukan oleh sekelompok pemuda Karamabura, Dinas PUPR dalam rangka memperingati HAB, KNPI, LDII dan beberapa komunitas masyarakat lainnya.
Lalu, Surat Edaran Nomor 450/122/Kesra/2021 tanggal 15 September 2021 tentang Himbauan Melaksanakan Sholat Berjamaah Lima Waktu di Masjid dan Mushollah, Rabu (15/9/2021). Program yang luar biasa sebagai implementasi dari Dompu yang religius. Sayangnya, SE ini tidak diimpelemntasi secara sistemik dan masif oleh jajaran di masing-masing instansi/OPD.
Selain mengeluarkan beberapa Surat Edaran diatas, pemerintahan AKJ-Syah juga mengeluarkan program dengan jargon Dompu Berjasa. Program Dompu Berjasa yaitu Jumat Bersih, Sabtu Hijau, dan Minggu Sehat.
Lagi-lagi sebagaima SE, program ini tidak disambut oleh instansi/OPD atau pejabat dibawahnya apalagi masyarakatnya. Ini bisa dilihat secara kritis, apa aktivitas nyata yang dilakukan untuk mendukung program Dompu Berjasa tersebut?! Hampir tidak ada.
Catatannya kalaupun ada aktivitas-aktivitas untuk mendukung SE dan program Jarapasaka diatas. Baru dilaksanakan sebatas seremonial dan secara sporadis serta terkesan menghabiskan anggaran.
Ketiga, hubungan Eksekutif dan Legislatif membaik. Tidak sebagaimana pemerintahan sebelumnya, hubungan antara legislatif dan eksekutif sering “bersitegang”. Di bawah pemerintahan saat ini, terlihat hampir setiap acara di DPRD, Bupati dan Wakil Bupati Dompu tak pernah absen.
Tapi catatannya hubungan Kepala Daerah dan DPRD Masih pada tataran hubungan personal dan prosedural administratif. Masih hubungan karena sesama kader partai politik, masih hubungan sebatas antara kepala daeŕah dengan tim sukses. Belum pada hubungan yang subtansial, seperti saling mendukung program.
Misalnya, program pokir harus selaras atau diselaraskan dengan program pemerintah daerah yaitu dalam rangka mewujudkan Dompu Mashur.
Ketiga, pemerintahan yang inklusif. Pemerintahan AKJ-Syah dapat dikatakan pemerintahan yang inklusif-terbuka untuk siapa saja. Yang demonstrasi diterima dan dilayani dengan baik, para tamu-tamu Bupati dan Wakil Bupati tidak dibeda-bedakan. Semuanya dengan mudah mendapatkan akses yang sama. Termasuk dalam penggunaan aula pendopo Bupati, yang terbuka untuk siapa saja menggunakannya untuk kegiatan.
Meski ada yang menyampaikan catatan kritisnya bahwa apa yang dilakukan itu dapat “meruntuhkan” kewibawaan pemerintah daerah karena semua mendapat akses yang setara dan sama. Padahal semua orang status sosial dan kepentingannya berbeda-beda.
Keempat, anggaran program peroritas dibatasi dan anggaran fisik naik 100%. Di akhir tahun, kita dihentakkan oleh kenyataan bahwa anggaran untuk program perioritas seperti Jarapasaka khusunya Porang tidak maksimal. Bayangkan hanya dianggarkan sebesar 1 Miliar pada tahun 2022. Kata pejabatnya, ini program uji coba.
Kata saya, program kok coba-coba. Mestinya semua sudah direncanakan secara sistematis dengan kajian-kajian yang komperhenship. Pada kenyataan itu, patut dipertanyakan AKJ-Syah serius atau tidak dengan program perioritasnya.
Menatap Tahun 2022
Secara jujur, tahun 2021 ini nyaris belum ada program yang di eksekusi secara nyata. Pemerintahan AkJ-Syah baru pada tahap perencanaan-penyusunan RPJMD, koordinasi, sosialisasi dan konsolidasi. Kalaupun ada, itu menuntaskan sisa program rezim sebelumnya yang diselesaikan di tahun ini.
Secara politik, pemerintahan AKJ-Syah efektif berjalan pada tahun 2022 dan 2023. Tahun 2021 masih tahapan merencanakan, menyusun, sosialisasi, kordinasi dan konsolidasi program. Tahun 2024, akan disibukkan oleh urusan Pemilu dan Pilkada. Apalagi AKJ adalah fungsionaris partai politik. Sedikit banyak waktu, tenaga dan pikirannya akan tertuju kesana.
Ditengah banyaknya janji program yang harus direalisasikan seperti program Jarapasaka, menyiapkan 10.000 lapangan kerja, membangun BLK, janji menyediakan sanitasi dan layanan air bersih, penyiapan ambulan gratis di masing-masing desa dan program lainnya. Apa yang harus dilakukan oleh AKJ-SYAH.
Pertama, melaksanakan program secara fokus dan terarah. Saya psimis atau tidak yakin ditengah terbatasnya jabatan, pemerintahan AKJ-Syah dapat menuntaskan seluruh program prioritas yang telah dijanjikannya. Makanya, harus ada program yang dilaksanakan secara fokus dan terarah pada setiap tahun anggaran. Fokus dan terarah waktu, tenaga dan anggaran.
Ditengah keterbatasan-keterbatasan, rasanya sulit untuk melaksanakan program perioritas secara pararalel atau bersamaan apalagi jika anggarannya terbatas atau dibatasi.
Kedua, Kolaborasi. Sekarang sudah eranya kolaborasi, artinya semua pihak bersinergi dan bekerja secara bersama-sama untuk mensukseskan suatu program. Dengan berkolaborasi, semua pihak dapat berkontribusi. Selain itu, dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya.
Misalnya, membangun pariwisata. Tidak bisa hanya dilakukan oleh dinas pariwisata sendiri. Tapi multi stakeholder. Disitu bisa kolaborasi dengan dinas PU untuk infratsruktur, dinas perindutrian untuk menyedialan atau memfasilitasi lapa pedagang. Dina perikanan dan kelautan untyk meneyediaan ikan dan seterusnya.
Ketiga, mesin birokrasi harus bekerja cepat. Birokrasi dibawah kendali AKJ-Syah harus bisa menerjemahkan dan melaksanakan RPJMD secara cepat. Secara tekhnis hanya mereka yang bisa mengeksekusi semua kebijakan Bupati.
Jika birokrasi sulit menerjemahkan apa-apa yang menjadi visi, misi dan program AKJ-Syah yang tertuang dalam RPJMD. Maka, dipastikan tidak ada yang janji-janji politik yang bisa dicapai.
Keempat, bekerja dengan memanfaatkan teknologi informasi. Saat masa jabatan terbatas dan dibatasi UU, pada saat yang sama paradigma pelayanan publik berubah dari konvensional ke digital akibat tranformasi ilmu pengetahuan.
Mau tidak mau, suka tidak suka pemerintajan AKJ-Syah juga harus berbenah. Cara bekerja juga harus bereformasi dan bertransformasi mengikuti perkembangan digital. Perizinan, sektor pelayanan publik, administrasi perkantoran, dan sektor-sektor lainnya harus didorong ke arah digitalisasi.
Itu semua membuat cara bekerja menjadi lebih mudah, efektif dan efisien dari aspek sumber daya manusia, energi, waktu dan biaya.
Perubahan waktu, sesuungguhnya harus disadari manusia agar lebih baik dari sebelumnya. Kalau diterjemahkan dalam pemerintahan, pemerintahan hari ini haruslah lebih baik dari sebelumnya. Jika tidak, makna perubahan yang digaungkan menjadi absurd.
Selamat datang tahun 2022
Penulis adalah pemerhati urusan sosial politik.
