DOMPU – Aset strategis milik Pemerintah Kabupaten Dompu, SPBU Manggelewa, kembali menjadi sorotan tajam. Alih-alih menjadi sumber pendapatan daerah, SPBU yang dikelola Perusahaan Daerah (Perusda) Kapoda Rawi itu justru menjadi lubang kerugian bertahun-tahun, tanpa satu rupiah pun dividen masuk ke kas daerah.
Mantan anggota DPRD Dompu empat periode, H. Didi Wahyudi, menyebut kondisi ini sebagai bentuk pembiaran yang merugikan keuangan publik. Ia mendesak Bupati Dompu, Bambang Firdaus, untuk segera mengambil langkah tegas, menyerahkan pengelolaan SPBU kepada pihak ketiga atau sekalian menjual aset tersebut.
“Sudah cukup pemborosan ini dibiarkan. SPBU itu bukan benda mati. Kalau dikelola secara profesional pasti bisa untung. Tapi faktanya, tiap tahun rugi. Satu-satunya pilihan adalah dipihakketigakan atau dijual saja,” tegas H. Didi, Rabu (15/5/2025).
Menurutnya, tak ada alasan logis SPBU terus merugi. Ia menyebut Perusda Kapoda Rawi tak hanya gagal mengelola, tetapi juga menimbulkan persoalan baru, termasuk dugaan penyalahgunaan dana yang mengarah pada tindak pidana.
“Ini bukan cuma soal bisnis yang tidak kompeten. Ini sudah jadi sumber masalah. Baru-baru ini bahkan ada oknum manajemen yang bawa kabur uang SPBU sampai ratusan juta. Ini harusnya jadi alarm keras buat Bupati,” cetusnya.
H. Didi juga mengkritik keras alasan klasik yang terus diulang soal kerugian karena ‘minyak mengendap di tangki’. “Endapan BBM itu lazim. Tapi kalau bilang sampai 30 persen. Itu omong kosong yang menghina akal sehat. Jangan-jangan itu cara halus untuk menutupi kebocoran,” tegasnya.
Ia mengungkapkan bahwa sejak duduk di parlemen, SPBU Manggelewa kerap menjadi catatan merah. Pertanyaan soal setoran dividen selalu dijawab dengan dalih yang sama: “perusahaan merugi”.
“Apa gunanya Perusda kalau tak bisa berkontribusi ke daerah. Pemerintah daerah malah terus menyuntik dana tanpa hasil. Ini kebijakan yang tidak sehat dan terkesan ditoleransi tanpa evaluasi,” ujar H. Didi dengan nada kecewa.
Menurutnya, pembiaran ini bukan hanya soal kerugian finansial, tapi juga mencerminkan lemahnya tata kelola dan pengawasan terhadap BUMD.
“Saya minta Pak Bupati jangan ragu. Bongkar total. Jika Perusda tak becus, ambil alih asetnya dan libatkan mitra yang profesional. Kalau perlu, jual. Daripada jadi sarang pemborosan uang rakyat,” pungkasnya.
Dengan kritik pedas dan fakta-fakta yang terus mengemuka, publik kini menunggu sikap tegas Bupati Dompu. Apakah akan tetap membiarkan SPBU Manggelewa menjadi aset ‘mati suri’ atau berani melakukan pembenahan drastis demi menyelamatkan uang rakyat. (di)
