DOMPU – Dalam upaya mendorong integrasi isu kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) serta perubahan iklim dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Litbang Kabupaten Dompu menyelenggarakan Lokakarya Analisis Kesetaraan GEDSI dan Perubahan Iklim, Kamis (15/5/2025).
Lokakarya tersebut secara resmi dibuka oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD) dan Litbang Bappeda Kabupaten Dompu, Putra Agung Eko Iwinduarta, ST., MM, mewakili Kepala Bappeda dan Litbang.
Dalam sambutannya, Putra Agung menekankan pentingnya forum ini sebagai ruang dialog dan pertukaran gagasan lintas sektor dalam merumuskan arah pembangunan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap tantangan perubahan iklim.
“Kami berharap forum ini tidak hanya menjadi ajang diskusi, tetapi juga mampu melahirkan rekomendasi yang aplikatif dan menjadi rujukan dalam penyusunan dokumen perencanaan serta penganggaran pembangunan daerah ke depan,” ujarnya.
Lokakarya yang digelar di Kafe Laberka, Dompu ini dihadiri oleh sejumlah pihak penting, termasuk pimpinan perangkat daerah, perwakilan organisasi non-pemerintah, tim fasilitator, serta unsur akademisi dari STKIP dan STIE Yapis Dompu. Turut hadir pula penggagas kegiatan, yakni tim INOVASI NTB, sebuah inisiatif yang fokus pada penguatan kapasitas perencanaan daerah berbasis inklusi sosial dan keberlanjutan lingkungan.
Keterlibatan lintas sektor ini menjadi penanda pentingnya kolaborasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah yang lebih responsif terhadap keragaman kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan komunitas terdampak perubahan iklim.
Membangun Kesadaran Inklusif di Tingkat Daerah
Menurut data dan analisis Bappeda, tantangan terbesar dalam perencanaan pembangunan saat ini bukan hanya soal alokasi anggaran atau capaian indikator makro, tetapi juga bagaimana memastikan bahwa setiap kelompok masyarakat mendapatkan manfaat yang setara dari hasil pembangunan.
Dalam sesi diskusi, para peserta berbagi pengalaman tentang hambatan partisipasi kelompok disabilitas dalam layanan publik, ketimpangan akses pendidikan bagi perempuan di daerah pelosok, serta dampak perubahan iklim terhadap mata pencaharian masyarakat pesisir dan petani.
Kesetaraan GEDSI dan isu perubahan iklim ini tidak bisa dipisahkan. Keduanya berkaitan erat dengan keadilan sosial dan keberlanjutan pembangunan.
Lokakarya ini juga menjadi bagian dari rangkaian persiapan awal penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dompu tahun anggaran 2026. Rekomendasi yang dihasilkan akan disaring dan dianalisis lebih lanjut oleh tim perumus Bappeda bersama mitra teknis.
Kegiatan ini menandai langkah progresif Bappeda Dompu dalam mendorong paradigma pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai keadilan dan keberlanjutan.
Dompu sedang berbenah menuju daerah yang inklusif dan adaptif. Lokakarya ini menjadi satu titik pijak penting dalam perjalanan itu. (di/adv)
