DOMPU – Sebanyak lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Dompu bersiap berkemas untuk pindah kantor. Kebijakan “tukar guling” yang digagas Bupati Bambang Firdaus ini disebut sebagai bagian dari penataan birokrasi agar lebih efisien dan pelayanan publik makin optimal.
Dinas Pertanian dan Perkebunan yang selama ini berkantor di Kelurahan Montabaru, akan pindah menempati gedung Inspektorat. Sementara Inspektorat sendiri dialihkan ke gedung Kesbangpoldagri di kompleks kantor bupati. Kesbangpoldagri pun akan bergeser ke gedung bekas Puskesmas Dompu Kota.
Tak hanya itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan bertukar kantor dengan Bappeda dan Litbang Dompu. Sementara untuk gedung Dinas Pertanian dan Perkebunan Dompu rencananya akan dikosongkan sambil menunggu pembongkaran untuk persiapan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Pertukaran ini diklaim sebagai upaya menciptakan koordinasi lebih dekat antar-OPD dan menata ulang ruang kerja agar lebih fungsional.
Sekda Dompu, Gatot Gunawan, SKM, M.MKes menegaskan, reposisi kantor ini penting untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif. “Tujuannya agar koordinasi antar-OPD semakin efektif dan pelayanan publik lebih cepat. Tidak ada yang dirugikan, semua akan lebih tertata,” ujarnya.
Namun di balik optimisme pemerintah, muncul sejumlah catatan kritis. Proses pemindahan tentu tidak sekadar memindahkan meja, kursi, dan dokumen. Ada biaya angkut, penyesuaian tata ruang, hingga kebutuhan infrastruktur baru yang berpotensi membebani anggaran daerah.
Selain itu, adaptasi ASN di lingkungan baru juga membutuhkan waktu. Risiko pelayanan publik terganggu saat masa transisi pun tidak bisa diabaikan.
Sejumlah pegawai mengaku sudah bersiap, tetapi berharap ada arahan jelas agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. “Kami ikut kebijakan pimpinan. Yang penting, pelayanan jangan sampai macet,” ujar salah seorang ASN di Dinas Pertanian Dompu.
Kini, masyarakat Dompu menunggu apakah kebijakan “bongkar pasang” kantor ini benar-benar membawa efisiensi dan peningkatan kinerja, atau justru menyisakan pekerjaan rumah baru bagi birokrasi daerah. (di)
