DOMPU – Acara penyerahan bantuan rombong serta sarana prasarana bagi pelaku UMKM di Pendopo Bupati Dompu, Selasa (18/11/2025), berubah menjadi momen curahan hati Bupati Dompu. Di hadapan para pelaku UMKM, ia menyinggung derasnya hujatan publik terkait penertiban dan pembongkaran lapak di sejumlah titik kota.
Bupati mengaku langkah penataan yang dilakukan pemerintah daerah kerap disalahpahami. “Terlalu jauh berprasangka buruk sama saya. Saya bongkar kiri kanan, saya dihujat oleh hati-hati yang sakit dan kotor,” ujarnya tegas.
Menurutnya, aksi protes sebagian pihak justru berbalik ketika dilakukan pembagian rombong . “Sekarang sudah berbalik. Bukan lagi melawan justru mereka memanggil Pol PP untuk membongkar lapak agar mereka dapat rombong baru,” katanya.
Bupati menegaskan bahwa pemerintah tidak hadir untuk merugikan masyarakat, melainkan menata ruang agar lebih tertib. “Tidak mungkin seorang bupati menghancurkan rakyatnya. Kami hadir untuk mengatur dan menata,” ucapnya.
Ia mengakui banyak perlawanan muncul dari kebijakan penataan tersebut. Namun ia menegaskan UMKM adalah pahlawan ekonomi yang harus didampingi. “Kami berkomitmen terus membackup UMKM, apalagi ketika mereka berada dalam kesulitan,” katanya.
Menurutnya, bantuan yang diberikan bukan sekadar formalitas. “Jangan melihat ini sebagai simbol seremonial. Ini simbol komitmen pemerintah yang selalu hadir untuk masyarakat,” tambahnya.
Meski begitu, ia mengingatkan bahwa kemampuan pemerintah juga terbatas. “Kami tidak bisa berbuat terlalu banyak, tapi kami akan desain daerah ini agar tertata dengan baik. Masyarakat belum apa-apa sudah ribut. Sampai kapan seperti ini?” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, total 63 unit rombong yang bersumber dari Dinas Koperasi UKM dan BAZNAS Dompu diserahkan kepada pelaku UMKM. Bupati memastikan jumlah itu akan ditambah pada tahun 2026. (di)
