DOMPU—Setelah evaluasi terhadap Laporan Pertanggungjawab Keuangan (LPJ) Bupati Dompu tahun anggaran 2020, DPRD Dompu mencium adanya dugaan lain dibalik temuan BPK terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Dikpora Dompu.
Untuk itu, Inspektorat Dompu sebagai lembaga pemeriksa internal daerah diminta segera mendalami hasil temuan BPK dengan mengaudit khusus Dinas Dikpora Dompu.
“Kami menduga ada unsur lain dibalik temuan yang merugikan keuangan negara hingga Rp. 1.4 miliar ini. Inspektorat perlu mendalami dengan mengaudit khusus Dinas Dikpora,” tegas Anggota DPRD Dompu dari Partai Demokrat, Yatim pada Tambora Post.
Dia meminta kepada Inspektorat untuk memanggil satu persatu Kepala Sekolah yang menjadi objek temuan. Perlu dipertanyakan kemana dana bermasalah tersebut mengalir. “Jangan-jangan para kepala sekolah ini hanya jadi korban,” tuturnya.
Untuk mengungkap dugaan ini perlu dilakukan audit secara mendalam. Hal ini penting dilakukan dalam menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. “Kami tidak ingin temuan-temuan seperti ini terulang pada tahun berikut yang akhirnya akan mempengaruhi opini BPK terhadap laporan keuangan daerah,” pungkasnya. (di)
