Ilustrasi honorer dipecat
Laporan : Saudi – Dompu
PAGI ITU, suara lonceng sekolah tetap berbunyi seperti biasa. Anak-anak berlarian masuk ke kelas. Sebagian menggenggam buku tulis lusuh.
Sebagian lain menenteng tas yang mulai pudar warnanya. Namun bagi Nuraini, pagi itu terasa berbeda, lebih sunyi, lebih dingin, dan lebih menyakitkan.
Hampir bertahun-tahun Nuraini mengabdikan dirinya sebagai tenaga honorer di sebuah sekolah dasar negeri di Dompu.
Ia bukan guru berstatus ASN. Bukan pula pegawai dengan gaji tetap. Tapi setiap hari, ia datang lebih pagi dari yang lain. Membuka ruang kelas. Membersihkan papan tulis. Membantu guru mengatur administrasi. Bahkan sering menggantikan mengajar ketika guru berhalangan.
Upah yang diterima tak seberapa. Ia terima setiap pencairan dana BOS, satu kali dalam tiga bulan. Namun ia tak pernah banyak mengeluh. Baginya, sekolah adalah rumah kedua, dan murid-murid adalah alasan ia bertahan.
“Yang penting bisa makan dan anak-anak tetap sekolah,” begitu kalimat yang sering ia ucapkan pada rekan sesama honorer.
Namun pengabdian panjang itu seolah tak berarti apa-apa ketika keputusan bupati turun. Kontrak ribuan tenaga honorer di Kabupaten Dompu sebanyak 2.920 orang tidak diperpanjang. Mereka dinyatakan tidak terdaftar dalam database BKN.
Tak ada panggilan resmi. Tak ada penjelasan panjang. Hanya sebuah pesan singkat di grup WhatsApp sekolah.
“Terhitung mulai bulan ini, honorer yang tidak terdaftar BKN tidak lagi bertugas.”
Beberapa menit setelah pesan itu terkirim, namanya menghilang dari grup WhatsApp sekolah. Tanpa pamit. Tanpa ucapan terima kasih.
Siang hari, sebelum jam pulang, ia membereskan barang-barang pribadinya. Sepasang sandal jepit yang selalu disimpan di sudut ruang guru, botol minum, dan map plastik berisi berkas lama.
Ia berdiri lama di depan kelas yang biasa ia bersihkan setiap pagi. Seorang murid menghampiri. “Bu, besok masih datang, kan?”
Ia memeluk seorang murid tersebut. Dan tersenyum dengan paksa. Seolah sedang menyembunyikan sebuah luka. Tetapi matanya basah. Ia mengangguk pelan, meski tahu, besok ia tak lagi punya hak untuk datang.
Di rumah kontrakannya yang sempit, Nuraini harus menjelaskan pada anaknya tidak banyak minta uang jajan. Pada suaminya, ia hanya berkata singkat, “Saya sudah tidak dipakai lagi.”
Masalah utama bukan sekadar pemutusan kontrak. Tapi cara negara dan pemerintah daerah mengakhiri pengabdian ribuan orang tanpa transisi yang manusiawi.
Tak ada pendampingan. Tak ada skema alternatif. Bahkan sekadar ucapan terima kasih pun nihil.
“Kalau memang kami harus pergi, panggil kami baik-baik. Jelaskan. Jangan hapus kami dari grup WA seperti spam,” katanya.
Kini, Nuraini kembali menjadi ibu rumah tangga tanpa penghasilan tetap. Ia masih sering melewati sekolah itu. Mendengar lonceng berbunyi. Melihat murid-murid yang dulu memanggilnya “Bu”.
“Yang paling berat bukan soal uang. Tapi perasaan tidak dianggap, setelah bertahun-tahun setia,” ucapnya.
Di balik angka 2.920 honorer, ada ribuan cerita serupa. Tentang pengabdian yang tak pernah masuk database. Tentang kerja yang tak tercatat sistem. Tentang manusia yang kalah oleh kolom administrasi.
Sekolah-sekolah tetap berjalan. Pemerintahan tetap beroperasi. Bagi pemerintah, ini mungkin soal regulasi dan administrasi. Tapi bagi Nuraini dan ribuan honorer lain, ini adalah akhir dari pengabdian panjang yang tak pernah benar-benar diakui.
Mereka pernah dibutuhkan saat tenaga kurang. Dipanggil ketika sekolah kekurangan tangan. Tapi kini, setelah bertahun-tahun setia, mereka pergi dengan satu kalimat dingin. Kontrak tidak dilanjutkan.
Habis manis, dibuang. Bahkan sekadar tinggal di grup WhatsApp pun tidak lagi diperbolehkan. (*)
