Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE dan Wakil Bupati Dompu, Sirajuddin, SH
Laporan: Saudi – Tambora Post
TEPAT SETAHUN lalu, 20 Februari 2025, pasangan Bambang Firdaus, SE dan Syirajuddin, SH melangkah memasuki Pendopo Kabupaten Dompu dengan mandat politik yang sarat harapan.
Di bawah bayang-bayang transisi nasional menuju pemerintahan Prabowo Subianto, duet yang dikenal dengan akronim BBF–DJ itu mengusung visi besar: mentransformasi Dompu menjadi daerah maju, religius, dan berkeadilan pada 2030.
Setelah 365 hari memimpin “Bumi Nggahi Rawi Pahu”, wajah pemerintahan mulai memperlihatkan garis tegas antara capaian administratif dan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.
Di satu sisi, stabilitas tata kelola dan sejumlah program sosial memberi sinyal kemajuan. Di sisi lain, sektor pertanian, urat nadi ekonomi lokal masih menghadapi ketidakpastian yang berulang.
Konsolidasi Birokrasi: Dari WTP hingga “Dompu Satu Data”
Langkah awal BBF–DJ dimulai dari ruang yang jarang terlihat publik. Dapur birokrasi. Reformasi tata kelola keuangan menjadi pijakan pertama.
Pada Mei 2025, pemerintah daerah kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 dari BPK RI. Sebuah indikator konsistensi administrasi fiskal.
Namun capaian administratif tidak otomatis menjawab problem klasik daerah. Ketidaksinkronan data. Program ‘Dompu Satu Data’ digagas sebagai fondasi kebijakan berbasis bukti.
Sistem ini ditujukan untuk merapikan data kemiskinan, penerima bantuan sosial, hingga basis perencanaan pembangunan desa.
Seorang pejabat internal Pemkab Dompu, mengakui bahwa integrasi data masih menghadapi kendala teknis dan koordinasi lintas OPD.
“Validasi data hingga level desa membutuhkan waktu. Banyak data lama yang tidak sinkron dengan kondisi riil di lapangan,” ujarnya.
Perlindungan Sosial: Sabuk Pengaman bagi Pekerja Rentan
Salah satu capaian paling terasa bagi masyarakat adalah perluasan perlindungan sosial. Sekitar 6.000 pekerja rentan termasuk petani tembakau, buruh tani, dan pekerja informal telah didaftarkan dalam BPJS Ketenagakerjaan.
Program ini bukan sekadar angka statistik. Di desa-desa, santunan kecelakaan kerja hingga Rp42 juta bagi ahli waris menjadi penopang ekonomi keluarga yang sebelumnya rentan jatuh ke jurang kemiskinan ekstrem.
Pengakuan atas komitmen tersebut tercermin dalam perolehan UHC Award 2025, yang menandai semakin luasnya jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu. Meski demikian, sejumlah aktivis masyarakat sipil menilai keberlanjutan program ini bergantung pada disiplin fiskal daerah.
Pendidikan dan Stabilitas Aparatur: Investasi Jangka Panjang
Di sektor pendidikan, kebijakan seragam gratis bagi siswa SD dan SMP negeri pada 2025 menjadi intervensi langsung terhadap beban rumah tangga. Bagi keluarga petani dengan pendapatan musiman, pengeluaran awal tahun ajaran kerap menjadi tekanan finansial.
Namun kebijakan ini memunculkan dinamika baru. Sekolah swasta dan madrasah merasa tertinggal, memunculkan kecemburuan sosial yang berpotensi menjadi isu politik lokal.
Di sisi lain, penerbitan SK PPPK paruh waktu bagi 5.387 tenaga honorer menandai langkah berani pemerintah daerah menjaga stabilitas birokrasi dan layanan publik. Kebijakan ini memberi kepastian kerja bagi ribuan tenaga pengajar dan staf administrasi yang selama bertahun-tahun berada dalam status tidak pasti.
Menggerakkan Ekonomi Mikro: UMKM dan Efek Berganda Lokal
Upaya menghidupkan ekonomi rakyat terlihat melalui distribusi bantuan alat usaha bagi pelaku UMKM. Mulai dari rombong, mesin kompresor, hingga peralatan dapur. Program ini diarahkan untuk memperkuat sektor informal yang menjadi penyangga ekonomi daerah.
Strategi kupon belanja UMKM pada event daerah terbukti efektif menciptakan perputaran uang secara instan di tingkat lokal. Pedagang kecil merasakan lonjakan penjualan saat acara berlangsung. Namun ekonom lokal menilai program ini masih bersifat jangka pendek dan perlu diperluas menjadi ekosistem pemasaran berkelanjutan.
Sektor Pertanian: Janji yang Masih Menggantung
Di balik capaian sosial dan administratif, sektor pertanian masih menjadi titik paling rapuh. Harga jagung yang fluktuatif tetap menjadi momok tahunan bagi petani Dompu. Ketergantungan pada pasar luar daerah dan minimnya fasilitas pascapanen memperparah posisi tawar petani.
Janji subsidi benih Rp15 miliar per tahun dan program asuransi nelayan masih tertahan pada tahap validasi data dan keterbatasan fiskal. Pemerintah daerah beralasan bahwa ketepatan sasaran menjadi prioritas sebelum anggaran digelontorkan.
Beberapa agenda strategis yang belum optimal antara lain:
* Digitalisasi layanan publik yang belum terintegrasi hingga level desa
* Beasiswa kedokteran bagi hafidz yatim piatu yang belum terealisasi maksimal
* Ketimpangan kebijakan seragam gratis antara sekolah negeri dan swasta
Keterbatasan APBD menjadi kendala klasik. Pengamat kebijakan publik di Dompu menilai pemerintah daerah perlu lebih agresif mencari sumber pendanaan alternatif melalui CSR, kemitraan swasta, dan optimalisasi PAD.
Infrastruktur dan Identitas Kultural: Wajah Baru Dompu
Sepuluh proyek strategis daerah berhasil dibangun. Sejumlah proyek strategis ini mulai mengubah wajah kota Dompu. Infrastruktur bukan hanya konektivitas, tetapi juga simbol kehadiran negara di ruang publik. Pembangunan tersebut antara lain ;
1. Rekonstruksi Jembatan Nangasia.
2. Rehabilitasi tebing Sungai Laju.
3. Penyediaan air bersih Desa Soro.
4. Lanjutan jalan Soro–Napa.
5. Penanganan jalan & drainase permukiman Soro.
6. Penataan kawasan permukiman Soro.
7. Pembangunan Kantor Camat Manggelewa.
8. Pembangunan Kantor Camat Woja.
9. Rehabilitasi Radiologi RSUD Dompu.
10. Pembangunan RTH Karijawa.
Di ranah kultural, penguatan identitas daerah melalui rekor MURI tarian Ou Balumba dan program Magrib Mengaji menunjukkan pendekatan pembangunan berbasis nilai lokal. Pemerintah berupaya menyeimbangkan modernisasi dengan pelestarian budaya.
Tahun Kedua: Ujian Konsistensi dan Kepercayaan Publik
Tahun pertama pemerintahan BBF–DJ dapat dibaca sebagai fase peletakan fondasi. Sistem mulai dibangun, perlindungan sosial diperluas, dan wajah kota perlahan berubah. Namun bangunan kesejahteraan yang dijanjikan masih berupa kerangka yang menunggu pengisian.
Memasuki tahun kedua, ujian sesungguhnya adalah konsistensi: apakah janji yang tertunda akan direalisasikan, atau tenggelam dalam rutinitas birokrasi dan seremonial.
Bagi masyarakat Dompu, harapan itu belum padam. Api kepercayaan masih menyala, meski kecil, menunggu bukti nyata bahwa arah pembangunan tidak sekadar retorika politik, melainkan jalan panjang menuju kesejahteraan yang inklusif. (*)
