MATARAM—Pilkada Serentak 2029 diperkirakan menjadi salah satu kontestasi politik paling terbuka dalam sejarah NTB. Tiga daerah strategis di Pulau Lombok akan memasuki masa transisi kepemimpinan secara bersamaan setelah kepala daerahnya tidak lagi memiliki ruang konstitusional untuk maju kembali. Politik NTB sedang memasuki fase regenerasi yang tak bisa dihindari.
Kabupaten Lombok Tengah, Kota Mataram, dan Kabupaten Lombok Utara dipastikan akan menghadapi pertarungan baru karena para kepala daerahnya telah menyelesaikan dua periode masa jabatan. Situasi tersebut akan menciptakan kekosongan figur dominan yang selama ini menjadi poros utama politik.
“Ketika figur petahana tidak bisa maju lagi, ruang politik menjadi lebih terbuka. Ini peluang bagi tokoh-tokoh baru untuk tampil,” ujar Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 Bambang Mei Finarwanto di Mataram, Selasa (9/6/2026).
Analis politik kawakan Bumi Gora yang karib disapa Didu ini mengemukakan, kondisi tersebut akan menjadi momentum lahirnya generasi baru pemimpin daerah sekaligus membuka persaingan yang lebih kompetitif dibanding pilkada-pilkada sebelumnya.
Regenerasi Kepemimpinan
Menurut Didu, politik NTB sedang memasuki fase regenerasi yang tidak bisa dihindari. Selama ini, banyak daerah bertumpu pada figur yang sama selama bertahun-tahun. Namun pembatasan masa jabatan membuat regenerasi kepemimpinan menjadi sebuah keniscayaan.
Ia menilai Pilkada 2029 tidak lagi sekadar soal siapa yang memiliki kekuasaan hari ini, melainkan siapa yang paling siap membangun hubungan dengan masyarakat sejak jauh-jauh hari.
“Pertanyaannya bukan siapa yang populer hari ini, tetapi siapa yang sudah bekerja membangun kepercayaan publik sebelum tahapan pilkada dimulai,” katanya.
Didu melihat banyak figur potensial mulai bermunculan di berbagai daerah. Mulai dari wakil kepala daerah, anggota legislatif, birokrat, akademisi, pengusaha, tokoh agama hingga aktivis sosial. Mereka berpotensi mengisi ruang yang ditinggalkan para kepala daerah dua periode.
Namun peluang itu tidak akan datang dengan sendirinya. Menurutnya, waktu menuju Pilkada 2029 yang tersisa sekitar tiga tahun justru merupakan periode yang sangat pendek untuk membangun modal politik yang kuat.
“Kalau ada yang merasa tiga tahun masih lama, itu keliru. Dalam politik elektoral, tiga tahun itu pendek. Terutama untuk kandidat yang belum memiliki tingkat keterkenalan yang memadai,” ujarnya.
Didu mengatakan masyarakat saat ini semakin sulit dipengaruhi hanya dengan kampanye sesaat menjelang pemilihan. Pemilih semakin kritis dan memiliki akses informasi yang luas untuk menilai kualitas seorang kandidat.
Investasi Sosial Politik
Karena itu, investasi sosial politik menjadi kunci utama. Kandidat yang ingin bertarung pada 2029 harus mulai hadir dalam kehidupan masyarakat sejak sekarang. Tidak hanya memasang atribut politik, tetapi membangun rekam jejak yang nyata, memperlihatkan kapasitas kepemimpinan, serta menunjukkan keberpihakan terhadap persoalan publik.
“Orang memilih bukan hanya karena mengenal nama. Mereka memilih karena percaya. Dan kepercayaan tidak dibangun dalam semalam,” kata Didu.
Ia menegaskan bahwa pengalaman politik NTB beberapa tahun terakhir telah menunjukkan perubahan perilaku pemilih yang semakin dinamis. Status petahana yang dulu dianggap sebagai modal besar kini tidak lagi menjamin kemenangan.
Pilgub NTB menjadi salah satu contoh paling jelas. Figur petahana gagal mempertahankan kekuasaan meski memiliki keunggulan dari sisi sumber daya dan tingkat keterkenalan.
Fenomena serupa juga terjadi di Kabupaten Lombok Timur. Pergantian kepemimpinan di daerah dengan jumlah pemilih terbesar di NTB itu menunjukkan bahwa masyarakat tidak ragu melakukan koreksi politik apabila menghendaki perubahan.
Menurut Didu, tumbangnya sejumlah petahana tersebut mengirim pesan kuat bahwa ruang politik NTB tidak lagi didominasi satu nama atau satu kelompok tertentu.
“Ini menunjukkan pemilih NTB semakin berani melakukan evaluasi. Petahana bisa kalah, dan kandidat baru bisa menang jika mampu meyakinkan masyarakat,” ujarnya.
Pertarungan Terbuka
Karena itu, Didu menilai Pilkada 2029 berpotensi menjadi arena pertarungan yang jauh lebih terbuka dibanding sebelumnya. Apalagi, tidak tertutup kemungkinan muncul figur-figur yang selama ini belum terlalu diperhitungkan, tetapi diam-diam membangun jaringan sosial dan politik di tingkat akar rumput.
Dalam banyak kasus, kata dia, pemenang pilkada bukan selalu figur yang paling banyak muncul menjelang pemilihan, melainkan mereka yang lebih awal menanamkan pengaruh sosial di tengah masyarakat.
“Politik itu soal akumulasi kepercayaan. Mereka yang mulai bekerja hari ini akan memetik hasilnya beberapa tahun ke depan,” katanya.
Di sisi lain, Didu menilai para kepala daerah yang telah menuntaskan dua periode jabatan akan menghadapi persimpangan politik baru.
Pilihan mereka relatif terbatas. Sebagian berpotensi mengincar level yang lebih tinggi melalui Pemilihan Gubernur NTB. Sebagian lainnya dapat mengalihkan orientasi ke jalur legislatif, baik DPR RI maupun DPD RI.
Namun ia mengingatkan bahwa perpindahan arena politik tersebut tidak otomatis mudah dilakukan.
“Pemilih pada level provinsi maupun nasional memiliki karakter yang berbeda. Modal menang di daerah belum tentu cukup untuk menang di arena yang lebih luas,” ujarnya.
Optimalisasi Peran KPU dan Bawaslu
Selain persoalan kandidat, Didu juga menyoroti tantangan demokrasi NTB yang menurutnya belum sepenuhnya terjawab, yakni tingkat partisipasi pemilih.
Ia menilai Pilkada 2029 harus menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat sekaligus menekan angka golput.
Menurutnya, masih banyak pemilih yang baru menentukan pilihan pada fase akhir kampanye. Kelompok massa mengambang ini kerap menjadi penentu kemenangan sekaligus menunjukkan bahwa pendidikan politik masyarakat belum berjalan optimal.
Karena itu, KPU dan Bawaslu diminta mulai bekerja lebih awal dalam memperkuat literasi politik publik.
“Jangan hanya fokus pada tahapan teknis pemilihan. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat merasa memiliki Pilkada dan mau terlibat dalam proses demokrasi,” katanya.
Ia menambahkan bahwa partai politik juga tidak boleh hanya muncul ketika musim pemilu tiba. Fungsi pendidikan politik harus berjalan sepanjang waktu agar masyarakat semakin memahami pentingnya menggunakan hak pilih.
Menurut Didu, demokrasi yang sehat tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menang, tetapi juga oleh seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam menentukan masa depan daerahnya.
Dengan tiga daerah di Lombok yang dipastikan mengalami pergantian kepemimpinan, Pilkada 2029 diprediksi menjadi salah satu momentum politik paling menentukan dalam satu dekade terakhir di NTB.
Pertarungan sesungguhnya, kata Didu, bahkan telah dimulai sejak hari ini.
“Masyarakat mungkin baru mencoblos pada 2029. Tetapi bagi para kandidat, jam politik sebenarnya sudah berjalan sekarang. Mereka yang bergerak lebih awal akan memiliki peluang lebih besar untuk merebut hati pemilih,” ujarnya. (di)
