Oleh : Saudi – Tambora Post
Pada 11 April 2026, Kabupaten Dompu genap menginjak usia 211 tahun. Dua abad lebih bukanlah rentang waktu yang singkat. Dalam lintasan sejarah, usia ini semestinya menjadi cermin kematangan yang paripurna. Bukan sekadar kemegahan dalam seremoni, melainkan wujud nyata dari kualitas hidup warganya.
Namun, ketika gegap gempita perayaan hari jadi itu menggema, lembaran data justru menyodorkan realitas yang kontras. Data-data itu tidak ikut merayakan. Ia menampar wajah kita dengan keras.
Mari kita bedah dari fondasi yang paling mendasar. Kualitas manusia.
Hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2025 yang memotret kondisi 2024 menunjukkan angka stunting di Dompu menyentuh level 19,8 persen. Ini bukan hanya angka yang tinggi, melainkan sebuah anomali dan kemunduran yang sangat tajam dari 12,4 persen pada 2023. Di usianya yang ke-211, Dompu harus menelan pil pahit bahwa hampir satu dari lima anaknya tumbuh dalam kondisi gagal berkembang.
Ketika pemerintah pusat berambisi menekan stunting hingga 8 persen pada 2029, target itu kini tak lebih dari sekadar mimpi utopis bagi Dompu jika tren kemunduran ini tidak segera dihentikan. Kita sedang berbicara tentang masa depan, tentang otak dan fisik generasi penerus yang layu sebelum sempat mekar.
Jerat Kemiskinan dan Angka yang Terus Diulang
Kepiluan itu berlanjut pada indikator klasik yang kerap dijadikan komoditas janji manis di atas mimbar. Kemiskinan. Hingga Maret 2026, angka kemiskinan di Bumi Nggahi Rawi Pahu ini masih bertengger di angka 11,15 persen. Ratusan ribu jiwa masih terkurung dalam pusaran keterbatasan.
Lebih mengiris hati, kita dihadapkan pada ribuan warga yang terjerembap dalam jurang miskin ekstrem. Merujuk data 2025, sebanyak 8.134 jiwa berada di titik sangat miskin ekstrem, berjejalan dengan 8.518 jiwa lainnya di kategori miskin ekstrem. Angka-angka ini tidak boleh hanya dilihat sebagai deretan statistik di atas meja birokrat. Ia adalah wajah-wajah tirus rakyat yang hidup dalam ketidakpastian, kesulitan mengakses layanan dasar, dan menatap hari esok dengan harapan yang kian menipis.
Pemerintah daerah memang mematok target penurunan kemiskinan hingga 9,8 persen. Di atas kertas dokumen perencanaan, angka itu tampak indah. Namun, tanpa adanya perombakan radikal dalam pendekatan kebijakan, target tersebut berisiko hanya menjadi pajangan birokrasi semata.
Ilusi Otonomi dan Rapuhnya Kedaulatan Fiskal
Pertanyaannya kemudian. Mampukah pemerintah daerah menyelesaikan persoalan-persoalan di atas dengan kakinya sendiri? Jawabannya mengecewakan.
Hingga hari ini, Pemkab Dompu masih disusui oleh dana transfer pusat. Kemandirian fiskal masih sebatas retorika. Lemahnya kemampuan daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi bukti sahih. Pada 2025, dari target PAD sebesar Rp151,8 miliar, realisasinya hanya menyentuh Rp141,37 miliar (93,12 persen).
Sekilas, persentase capaian itu terlihat “cukup baik”. Namun, kacamata kritis akan melihatnya berbeda. Kegagalan mencapai target ini menandakan bahwa potensi ekonomi lokal belum digarap maksimal, atau lebih buruk lagi, mengindikasikan adanya kebocoran dan inefisiensi pengelolaan. Selama Dompu belum mampu mandiri secara fiskal, kedaulatan pembangunannya hanyalah ilusi. Ruang gerak inisiatif lokal akan selalu disetir oleh kebijakan nasional, membuat inovasi daerah sulit bernapas.
Mengakhiri Ritual Tanpa Makna
Di titik ini, benang merahnya terurai jelas, ada jurang menganga antara usia dan capaian. Dompu boleh bangga berusia 211 tahun, tetapi indikator kesejahteraan dasarnya tertatih-tatih di belakang. Ini bukan sekadar soal kegagalan teknis di lapangan, melainkan soal arah, komitmen, dan prioritas anggaran.
Sudah terlalu lama pembangunan terjebak pada pendekatan “menggugurkan kewajiban”. Program diluncurkan, anggaran dihabiskan, laporan pertanggungjawaban dijilid rapi, tetapi dampaknya pada akar rumput nyaris nihil. Stunting meroket, kemiskinan jalan di tempat, dan kemandirian fiskal terus layu.
Ironisnya, nestapa ini kerap tertutupi oleh euforia tahunan. Perayaan hari jadi dihiasi rimbunnya baliho, megahnya panggung hiburan, dan seremoni simbolik yang menguras kas daerah. Di balik kemeriahan itu, ada realitas bisu yang tak ikut berpesta, anak-anak kurang gizi yang menangis di pelosok desa, keluarga yang tak tahu harus makan apa esok hari, dan sebuah kabupaten yang belum mampu berdiri tegak di atas kakinya sendiri.
Tulisan ini tidak lahir untuk menafikan capaian baik yang mungkin telah diraih. Namun, di usia ke-211, Dompu harus berhenti meninabobokan dirinya dengan narasi normatif tentang “potensi besar” dan “masa depan yang cerah”. Pemerintah daerah dituntut memiliki keberanian moral untuk menatap cermin, mengakui bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang berantakan.
Momentum hari jadi ini harus menjadi titik balik, bukan sekadar kalender yang berganti. Evaluasi radikal wajib dilakukan. Bedah efektivitas program stunting, rombak strategi penanggulangan kemiskinan, dan lakukan reformasi total dalam menggenjot PAD.
Pada akhirnya, usia 211 tahun adalah lonceng peringatan yang keras. Waktu akan terus berjalan, tetapi kemajuan tidak datang dengan sendirinya. Dompu tidak kekurangan usia, ia hanya kekurangan lompatan nyata. Jika data-data miris ini terus diabaikan demi menjaga wajah birokrasi, maka setiap perayaan ulang tahun ke depan hanyalah ritual kosong yang semakin mengasingkan pemerintah dari rakyatnya sendiri. (*)
