FENOMENA pemblokiran jalan di Kabupaten Dompu kembali terjadi. Sabtu malam empat titik jalan negara di wilayah ini lumpuh. Desa Matua, Bara, Bakajaya dan Kelurahan Monta Baru. Semua serentak, dengan alasan yang berbeda tetapi benang merah yang sama. Rasa tidak percaya terhadap proses hukum.
Tiga lokasi pemblokiran digerakkan oleh keluarga korban dugaan pelecehan seksual yang menuntut agar pelaku kembali ditahan. Sementara di Monta Baru, blokade tandingan muncul. Warga yang meminta aparat menghormati asas praduga tak bersalah dan mendukung pembebasan terduga pelaku. Dua posisi berhadapan di tengah malam, di atas jalan umum yang semestinya menjadi ruang publik, bukan arena tarik menarik emosi.
Fenomena “blokir jalan” di Dompu bukan hal baru. Ia seolah menjadi bahasa sosial yang paling cepat dipahami oleh semua pihak ketika warga ingin “didengar”.
Mulai dari persoalan hukum, infrastruktur, hingga urusan pribadi yang berujung konflik sosial. Semuanya berujung di jalan raya. Blokir jalan seakan menjadi simbol frustrasi masyarakat terhadap jalur komunikasi formal yang dianggap buntu.
Namun di titik ini, kita perlu jujur bertanya. Sampai kapan jalan raya menjadi satu-satunya kanal aspirasi rakyat? Ketika negara gagal menyediakan ruang dialog yang adil dan efektif, maka jalanan menjadi pilihan ekstrem. Tapi jika dibiarkan menjadi kebiasaan, hukum dan ketertiban kehilangan maknanya.
Pemblokiran jalan bukan hanya aksi spontan, melainkan cermin dari ketimpangan kepercayaan. Masyarakat tidak percaya pada proses hukum, tidak yakin suaranya akan didengar kecuali dengan mengganggu kepentingan umum.
Di sisi lain, aparat kerap hanya reaktif. Membubarkan massa tanpa memperbaiki akar persoalan. Yaitu defisit kepercayaan.
Tajuk ini tidak bermaksud menyalahkan siapa pun, tetapi mengajak semua pihak bercermin. Pemerintah daerah, kepolisian, dan tokoh masyarakat perlu membangun kembali saluran aspirasi yang terbuka dan bermartabat. Warga pun harus memahami bahwa keadilan tidak bisa diperjuangkan dengan cara yang justru melukai kepentingan orang banyak.
Jalan raya adalah urat nadi kehidupan publik. Ketika ia diblokir berkali-kali, itu pertanda bahwa sistem komunikasi antara rakyat dan penguasa sedang tersumbat. Sudah saatnya Dompu mencari cara baru untuk menyuarakan kebenaran, tanpa harus menutup jalan bagi sesama. (*)
